Opini Pos Kupang

Kurikulum Antikorupsi, Apa Perlu?

Intinya, semangat antikorupsi harus menjadi bagian dari aktivitas kampus.

Kurikulum Antikorupsi, Apa Perlu?
net
ilustrasi

DISKUSI spontan dengan beberapa rekan Komunitas SOPHIA yang biasanya cair dan santai, berubah menjadi tegang, bekepanjangan dan nyaris tak berkesimpulan. Tema `Kurikulum Antikorupsi' membuat kami terpaksa terbelah menjadi dua kubu.

Kubu yang sepakat dengan tawaran Abraham Samad itu, melihat tawaran demikian patut direspons positif sebagai bagian dari komitmen dan dukungan terhadap kampanye antikorupsi demi memutus rantai kejahatan korupsi secara komprehensif. Akan tetapi kubu yang kontra memandang kurikulum semacam itu tidak akan banyak gunanya. Sebagian malah menilainya cuma `gagah-gagahan.' Penulis kebetulan masuk dalam kelompok yang terakhir.


Sebagaimana diberitakan media ini (7/5/14), dalam kesempatan kuliah umum di Undana, 6 Mei 2014, Ketua KPK, Abraham Samad, menawari kampus itu menerapkan kurikulum antikorupsi melalui nota kesepahaman (MoU) dengan KPK.

Entahlah seperti apa model kurikulum antirasuah itu. Tetapi intinya, semangat antikorupsi harus menjadi bagian dari aktivitas kampus. Dengan itu kampus dapat menghasilkan manusia-manusia muda yang bukan saja menghindarkan diri dari korupsi melainkan juga anti terhadap setiap tindakan korup. Bukan saja taat hukum dan moral dengan jalan tidak rasuah, melainkan juga proaktif mendukung pemberantasan budaya rasuah.


Hanya saja pertanyaannya, apakah kurikulum antikorupsilah yang diperlukan untuk menghasilkan tunas bangsa seperti itu? Atau apakah mesti dengan menghadirkan kurikulum antikorupsi maka kampus bisa berjiwa antikorup? Beberapa catatan perlu diungkapkan untuk membedah gagasan semacam itu.

Pertama, mencanangkan kurikulum baru mengimplikasikan anggapan bahwa masalah pendidikan kita ada pada kurikulumnya. Sebab, dari kurikulum-kurikulum sebagaimana berlaku sejauh inilah lahir para koruptor yang menggerogoti sendi kehidupan bangsa. Artinya kurikulum kita selama ini dianggap tidak cukup bertenaga untuk menghantar orang menjadi berjiwa jujur dan antirasuah.


Namun sungguhkah demikian? Kurikulum kita memang berganti dari waktu ke waktu. Semuanya pun seakan sekadar eksperimentasi tanpa henti. Akan tetapi semuanya itu bukan kurikulum yang tidak bernilai antikorup.

Kurikulum-kurikulum itu jelas antikorupsi. Hanya saja tidak digariskan secara spesifik dan eksplisit sebagai Kurikulum Antikorupsi. Gagasan pencanangan Kurikulum Antikorupsi karena itu tidak menawarkan antitesis bagi kurikulum-kurikulum sebelumnya, melainkan hanya melegitimasi, menggenapi dan membenahi ala kadarnya.

Kedua, masalah kita hemat kami bukan kekurangan perangkat kurikulum untuk mencegah korupsi dan memproduk manusia antikorup. Masalah kita adalah ketidakseriusan institusi pendidikan membangun kultur kejujuran dalam diri para peserta didiknya. Bukankah yang dimaksudkan dengan tamatan antikorup adalah tamatan yang jujur, tahan goda dan malu bertindak curang? Dan bukankah korupsi, nyontek dan plagiat itu sama nada dasarnya, yakni sama-sama curang, potong kompas dan bermental enak?

Karena itu, kalau kampus berani menindak tegas para mahasiswa yang curang kala ujian, di situlah kampus sedang mendidik insan masa depan bangsa antikorup. Kalau kampus berani mengontrol ratusan bahkan ribuan mahasiswanya (mungkin juga dosen) agar tidak lagi mencuri karangan dari internet, maka kampus sedang menempa mental kejujuran sebagai prasyarat dasar kultur antikorup di tengah masyarakat.

Ketiga, korupsi terjadi bukan karena kelemahan kognisi atau kekurangan pengetahuan tentang korupsi dan bahaya-bahayanya. Korupsi terjadi karena minimnya internalisasi terhadap setumpuk ilmu dan nilai yang diperoleh lewat pendidikan serta akibat tumpulnya sensitivitas nurani. Bukan karena lemah nalar, melainkan terutama lemah moral.

Buktinya banyak orang pintar juga tersangkut skandal korup. Bukti lain, sekian perkara rasuah raksasa terjadi, bukan lantaran kecelakaan administratif (corruption by accident), melainkan karena memang "tahu dan mau" (corruption by commitment). Dan itu didasari bukan oleh karena desakan kebutuhan (corruption by need), melainkan justeru lantaran ketamakan manusiawi (corruption by greed).

Karena itu, memperluas jangkauan regulasi kampus hingga menyentuh penyemaian sensitivitas antirasuah tidak mesti dengan membuat satu kurikulum baru. Matakuliah antikorupsi memang seksi, tetapi hemat kami yang lebih mendesak adalah komitmen membangun kultur anticurang dalam diri para insan akademik dalam setiap lini kehidupan kampus.

Kemudian keempat, sebagai tambahan, kurikulum, apapun bentuknya, bukan hanya merupakan investasi perangkat sistem, melainkan juga investasi anggaran. Dengan kalimat lain, kurikulum baru menuntut biaya baru. Memang ada argumentasi bahwa demi sesuatu yang berguna di masa datang, anggaran apapun harus dikorbankan.

Akan tetapi proses penanaman nilai-nilai antikorupsi dalam diri mahasiswa/i apakah mesti melalui sesuatu yang memakan anggaran? Untuk secara tegas menindak mahasiswa/i plagiator toh tidak membutuhkan buku baru atau biaya pelatihan dan lokakarya sebagaimana untuk memproduk dan menyosialisasikan kurikulum baru. Cukup dengan komitmen dan tindakan. Jangan sampai kita berbaju kurikulum antikorupsi tetapi berhati budaya lama yang sangat koruptif.

Bangsa kita tampaknya doyan memadam soal dengan menawarkan sesuatu yang baru, bukan dengan menjalankan secara benar apa yang sudah ada. Mencoba membenahi sistem dan kerangka regulasi, lalu lupa internalisasi dan pembudayaan.
Karena itu, kalau pendidikan karakter dan budi pekerti berjalan, hemat kami pencanangan kurikulum antikorupsi tidak lagi relevan.

Kalau kampus benar-benar punya perhatian untuk menjaga kultur kejujuran akademik, baik dalam diri para mahasiswa/i maupun para dosen dan profesornya, maka kurikulum antikorupsi tak lagi dibutuhkan. Sebaliknya bila kampus gagal menegakkan kejujuran ilmiah dan kultur anticurang, maka sekalipun dicanangkan kurikulum antikorupsi itu, tak akan ada faedahnya.

Kita hanya akan berganti baju, bukan merubah diri. Dengan kata lain, akan lebih berguna memupuk budaya anticurang daripada mencanangkan kurikulum baru entah apapun namanya. Yah, Kurikulum Antikorupsi, apa perlu?* (Oleh Luis Aman, Mahasiswa Pascasarjana Linguistik Undana)



Editor: Benny Dasman
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help