Opini Pos Kupang

Retorika Nasionalisasi Calon Presiden

Dalam waktu tak lama lagi seluruh rakyat Indonesia, tak terkecuali kita di NTT, akan menyelenggarakan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Retorika Nasionalisasi Calon Presiden
JITET
Joko Widodo dan Prabowo Subianto 

DALAM waktu tak lama lagi seluruh rakyat Indonesia, tak terkecuali kita di NTT, akan menyelenggarakan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu 2014 adalah momen paling penting untuk melakukan perubahan dan transformasi sosial.

Pilihan kita sangat menentukan nasib seluruh rakyat Indonesia, karena derap perubahan tergantung pada pilihan kebijakan seorang pemimpin. Maka, sebelum berlangkah ke kota suara, penulis ingin mencermati beberapa isu yang santer digaungkan oleh calon-calon presiden dan wakil. Saya hanya mengulas satu isu krusial, yaitu nasionalisasi sektor energi dan pertambangan.

Calon Presiden dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Garindra), Prabowo Subianto, menebar janji politik, akan menasionalisasi aset-aset pertambangan (energi dan mineral) yang berada di tangah pihak asing. Namun, kampanye nasionalisasi Prabowo itu dikiritik Presiden SBY, melalui kanal Suara Demokrat di YouTube.

SBY mengatakan, kampanye seperti itu membahayakan negara, karena Indonesia akan digugat ke arbitrase Internasional dan mengganggu roda perekonomian bangsa. SBY mengatakan, janji itu hanya tebar pesona untuk mencitrakan dirinya sebagai calon presiden yang kelihatan berani dan tegas. Kritik SBY itu ditanggapi Wakil Ketua Umum Partai Garindra, Fadli Zon. Fadli membantah jika Prabowo Subianto mengkampanyekan nasionalisasi. Prabowo hanya menyindir pemimpin bangsa yang menjual aset negara ke pihak asing.

Tanggapan Fadli Son terhadap pernyataan SBY juga tak sepenuhnya benar. Fadli Son mengatakan Prabowo hanya mengkritik pemimpin bangsa yang menasionalisasi aset. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan orang-orang dalam Partai Garindra sendiri yang memiliki andil dalam penjualan aset negara?

Rauf Purnama misalnya, mantan Direktur Pertamina dan sekarang anggota Tim Ekonomi Garindra, adalah salah satu orang yang bereperan dalam divestasi Indosat ke STT Temasek pada jaman presiden Megawati Soekarno Putri. Burhanudin Abdullah, mantan Gubernur Bank Indonesia, dan sekarang Tim Ekonomi Garindra, juga memiliki andil besar dalam divestasi beberapa bank nasional, termasuk Bank Permata ke Standar Charter Bank, Danamon ke Temasek atau Lipo-Niaga ke CIMB, Malyasia.

Hanya Kamuflase
Dominasi asing di sektor pertambangan memang tak terbendung; minyak dan gas mengontrol 70 persen, pertambangan batubara, bauksit, nikel dan timah mengontrol 75 persen dan tembaga dan emas 85 persen. Namun, penulis percaya,
Prabowo tak akan berani melakukan kebijakan nasionalisasi. Itu hanya retorika kosong untuk menggaet suara pemilih yang sedang galau dengan pemimpin bangsa yang lemah berhadapan dengan korporasi asing. Mengapa demikian?

Faktanya, Prabowo sedang mengamankan aset batubaranya di Kalimantan Timur yang sedang bersengketa dengan Chruchill Mining. Saat ini Chruchill mengajukan gugatan kepada pemerintah Indonesia ke arbitrase Internasional. Jika pemerintah kalah, pemerintah harus membayar US$2 miliar sebagai ganti rugi atas sengketa tambang yang tumpang tindih dengan lahan milik Nusantara Energy itu. Jakartapost.Com, 27 Februari, 2014, memberitakan bahwa Nusantara Energy adalah perusahaan yang terkait langsung dengan Prabowo. Lantas bagaimana Prabowo melakukan nasionalisasi pertambangan di tengah kepentingan bisnis yang melilitinya saat ini?

 Pertanyaan lain yang menggantung adalah bagaimana melakukan nasionalisasi aset, seperti Freeport, Newmont Nusa Tenggara, Blok Mahakam (Total E&P dan INPEX Corporation), Blok Masela (INPEX dan Total ), Tangguh (BP Tangguh), yang valuasi sahamnya sudah sangat tinggi. Itu artinya harga saham perusahaan-perusahaan asing itu sangat mahal. Jika memakai uang negara, postur APBN kita bisa jebol. Pemerintahaan SBY yang mencoba untuk melakukan renegosiasi kontrak perusahaan-perusahaan tambang, seperti Freeport, Vale Indonesia, Newmont dan Eremet, belum juga tuntas sampai saat ini dengan tameng takut digugat ke arbitrase internasional. Jadi sangat naif berkampanye nasionalisasi tanpa sebuah perhitungan matang soal pembangunan. Itu hanya silap lidah politik untuk menggaet suara pemilih.

Maka, gagasan nasionalisasi ala Prabowo hanya kamuflase untuk mengelabui publik. Prabowo sendiri adalah konglomerat lokal. Ia mengontrol saham beberapa perusahaan batubara (Nusantara Group patner dengan Itacha Resources), kehutanan (Kiani Kertas), Pulp (Kertas Nusantara), Sawit (Tidar Group). Prabowo sendiri belum menjelaskan ke publik bagaimana dia memisahkan urusan bisnis dan politik, sehingga tak terjadi conflict of interest dalam mengeksekusi kebijakan publik. Yang kita paham selama ini dalam real politik Indonesia adalah semakin berkuasa seseorang, semakin dekat pula dengan aset-aset milik rakyat. Jika dinasionalisasi, boleh jadi tambang-tambang potensial jatuh ke tangan kroni-kroni bisnisnya. Mengapa demikian?


Komposisi koalisi gemuk yang dibangun kubu Garindra bersama enem partai pendukung (Garindra, PAN, Golkar, PPP, PKS dan PBB) bisa membuat Prabowo layu sebelum bertanding. Dengan komposisi koalisi gemuk seperti itu, Prabowo pasti tak akan tegas berhadapan dengan mitra koalisi. Bahkan Prabowo sendiri sudah menjanjikan "Menteri Utama" kepada Aburizal Bakrie yang tugas mengakselerasi pembangunan. Hanya kita tak paham bagaimana kordinasi "Menteri Utama" dengan Wakil Presiden nantinya jika dia terpilih.

Prabowo rupanya tak ingin keluar dari jebakan pupeterisme kekuasaan seperti yang dijalankan SBY. Pupeterisme kekuasaan artinya kekuasaan presiden akan menjadi boneka kekuasaan golongan elit politik dan ekonomi.  Koalisi gemuk seperti ini membuat hak prerogative-nya sebagai presiden (jika terpilih") tersandara kepentingan koalisi. Penulis tak yakin, Prabowo akan tegas berhadapan dengan mitra koalisi jika ia ingin melanggengkan kekuasaan. Kampanye nasionalisasi pertambangan dan ketahanan pangan, yang kerap meluncur dari mulut Prabowo selama ini bisa jadi hanya retorika kosong dengan koalisi gemuk yang ia bangun.

Dengan merapatnya para pebisnis dan juga pengusaha ke poros Garindra, boleh jadi kampanye nasionalisasi hanya retorika untuk menggaet suara pemilih. Jika toh dinasionalisasi, bisa juga jatuh ke tangan pengusaha lokal yang dekat dengan kekuasaan.

Realitas seperti itu yang terjadi pada divestasi 24 persen saham PT Newmont Nusatenggara (Newmont) yang jatuh ke tangan PT Multi Daerah Bersaing (konsorsium Group Bakrie dan Pemerintah Daerah). Jika saja, divestasi 7 persen saham Newmont diserahkan ke Pemda, bukan tak mungkin akan jatuh ke pengusaha lokal. Nasionalisasi KPC dan Arutmin juga menjadi acuan buruknya nasionalisasi pertambangan. KPC awalnya, dikontrol perusahaan Australia BHP Balliton, sementara Arutmin awalnya, dikontrol Rio Tinto dan BP.

Namun, nasionalisasi dua perusahaan itu tak memberi kontribusi bagi penerimaan negara. Mafia pajak Gayus HP Tambunan beberapa tahun lalu mengaku menerima uang suap keringanan pembayaran pajak dari KPC dan Arutmin. Maka, nasionalisasi aset ditengah kepentingan bisnis-politik domestik tak akan menguntungkan rakyat.

Kontrak Yang Menguntungkan
Pemerintahan yang baru nanti bukan dituntut untuk menasionalisasi aset, tetapi melakukan renegosiasi kontrak yang lebih  adil agar negara mendapat manfaat dari pengelolaan aset pertambangan.

Contohnya, pembayaran royalti korporasi asing yang terhitung kecil dibandingkan keuntungan pengelolaan pertambangan. G-Resources, yang mengoperasikan tambang emas Martabe, di Kalimantan misalnya, hanya membayar royalti sebesar US$1.2 juta dari penjualan emas sebesar 161.864 ons dan 753.130 ons perak pada tahun 2013. Itu artinya, G-Resources hanya membayar royalti sebesar 0.56 persen dari penjualan.

Jika mengikuti PP 45/2003, yang diamandemen dalam PP.9/2012, yang mematok royalti emas 3.75 persen, pembayaran royalti jauh di atas itu. Begitupun Freeport Indonesia yang hanya membayar royalti sebesar Rp 1.7 triliun pada tahun 2012. Padahal, jika mengikuti aturan baru, Freeport harus membayar royalti sebesar Rp 2.59 triliun.

Itu artinya, diperlukan intervensi terhadap lembaga-lembaga negara yang mengurus pertambangan. Caranya, pemerintah wajib menertibkan institusi birokrasi mulai dari pusat-daerah agar menagih pajak dan royalti perusahaan tambang. Penegakan hukum juga menjadi sangat penting untuk menutup cela penjualan tambang ilegal.

Berhadapan dengan korporasi asing, presiden harus cerdik berdiplomasi dalam dunia multipolar seperti sekarang agar kedaulatan ekonomi dikembalikan ke pangkuan konstitusi. Akhirnya, mari memilih pemimpin yang benar-benar akan membawa perubahan bagi seluruh rakyat Indonesia.  (Oleh  Ferdy Hasiman Penulis Buku Monster Tambang)

Editor: Benny Dasman
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help