Opini Pos Kupang

Quo Vadis Nasionalisme Indonesia

Semangat cinta tanah air dan bangsa lebih banyak terdengar dalam pidato-pidato, seruan pejabat, seminar dan diskusi.

Quo Vadis Nasionalisme Indonesia
ist
Bendera Nasional Indonesia

TANGGAL 20 Mei 2014, kita memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke- 106 lahirnya Organisasi Budi Utomo yang dianggap sebagai Hari Kebangkitan Nasional Indonesia.

Akhir-akhir ini disinyalir bahwa nasionalisme kita semakin merosot antara lain karena semakin menguatnya paham individualisme, materialisme, hedonisme dan pragmatisme. Semangat gotong royong, cinta sesama, pengendalian diri, tenggang rasa dan rela berkorban kian terkikis dari cara hidup bangsa kita.

Semangat cinta tanah air dan bangsa lebih banyak terdengar dalam pidato-pidato, seruan pejabat, seminar dan diskusi, tetapi dalam praktek berbangsa dan bernegara ada kesenjangan antara perkataan dan perbuatan.

Nasionalisme adalah paham kebangsaan yang tumbuh karena adanya persamaan nasib dan sejarah, serta kepentingan untuk hidup bersama sebagai satu bangsa merdeka, bersatu, berdaulat dan maju dalam satu negara yang memiliki cita-cita bersama untuk mensejahterakan warganya (ref: Ensiklopedia Nasional Indonesia). Pada awalnya unsur-unsur pokok nasionalisme hanya terdiri atas persamaan daerah/keturunan, suku, daerah, tempat tinggal, agama, kepercayaan, dan bahasa serta kebudayaan.

Kemudian ada tambahan unsur-unsur penting lain yaitu adanya persamaan hak bagi setiap orang untuk berperan dalam masyarakatnya yang disebut sebagai "demokrasi politik", dan adanya kesamaan hak untuk memperoleh penghidupan yang layak, yang dinamakan "demokrasi ekonomi", serta adanya persamaan kedudukan dalam hukum bagi seluruh warga negara.

Kalau tumbuh kembangnya nasionalisme moderen di negara-negara barat dipelopori oleh para ahli ilmu pengetahuan seperti John Locke, JJ Rousseau dan Johan Gottfried Herder, maka nasionalisme Indonesia dipelopori oleh kaum terpelajar, seperti dr. Soetomo dan dr. Wahidin Soedirohoesodo yang dikenal sebagai pendiri Organisasi Budi Utomo.

Bergabungnya Budi Utomo dengan Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia pada tahun 1927 dan terbukanya Budi Utomo untuk semua orang Indonesia, memperjelas tujuan Budi Utomo yaitu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Kepedulian Budi Utomo terhadap kemajuan pendidikan, ekonomi, teknik, industri dan kebudayaan, menunjukkan bahwa keberpihakan pada kesejahteraan rakyat menduduki tempat pertama. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut pegangan utama adalah nilai-nilai seperti ketulusan, kejujuran, kepedulian terhadap sesama, solidaritas, rela berkorban dan pengabdian tanpa pamrih.

Kini setelah 106 tahun berdirinya Budi Utomo, bagaimanakah Nasionalisme Indonesia? Apakah nasionalisme sudah membawa kemajuan dan peningkatan kesejahteraan rakyat? Masihkah nilai-nilai keluhuran budi dan kebaikan perangai menjadi pedoman hidup berbangsa dan bernegara ?

Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas sangat tergantung dari bagaimana atau sejauh mana bangsa Indonesia memahami dan melaksanakan ideologi PANCASILA dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini disebabkan karena demokrasi politik, demokrasi ekonomi dan persamaan kedudukan dalam hukum sebagai ciri-ciri nasionalisme moderen, semuanya terkandung dalam nilai-nilai Pancasila.

Pertanyaan mendasar berikut adalah bagaimana pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila di era reformasi? Tak berlebihan kalau dikatakan bahwa pengendalian diri, tenggang rasa dan tepa selira, cinta sesama terutama yang terpinggirkan, rela berkorban, cinta tanah air, gotong royong, hemat/tidak boros, pola hidup sederhana dan sikap adil terutama bagi mereka yang tidak berdaya, sudah semakin menipis kalau tidak mau dikatakan hilang.

Kalau nilai-nilai luhur Pancasila diabaikan dan tidak dipraktekkan dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan ekonomi, dan perlindungan hukum, bagaimana mungkin cita-cita nasionalisme Indonesia bisa terwujud dengan baik? Demikian juga kalau sikap dan tingkah laku para penyelenggara negara dan rakyat sudah tidak dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, maka hasilnya dapat dilihat seperti keadaan bangsa dan negara sekarang.

Di bidang demokrasi politik, pelaksanaan demokrasi liberal yang jelas-jelas bertentangan dengan sila-sila Pancasila terutama sila keempat, telah menghasilkan politik transaksional di mana uang sangat berkuasa dalam pemilihan kepala pemerintahan dan anggota legislatif.

Korupsi, kolusi dan nepotisme merajalela, mulai dari pusat hingga ke desa, dan yang sangat menyedihkan sudah merambah ke dunia pendidikan. Pelaksanaan demokrasi justru tidak mengindahkan harkat dan martabat manusia dengan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Lihat, betapa rakyat NTT yang sudah miskin dibuat lebih susah oleh ulah para pejabat pemerintahan dalam pengelolaan dana bantuan sosial (BANSOS). Dana yang seharusnya diperuntukkan bagi orang miskin, malah dipakai pejabat untuk mencarter pesawat dan biaya bepergian ke luar negeri, serta dibagi-bagikan kepada para pejabat, termasuk para anggota legislatif.

Birokrasi pemerintahan yang seharusnya netral diobrak-abrik oleh penguasa dan melibatkannya dalam urusan politik praktis, dan perebutan kekuasaan sehingga konsentrasinya untuk mengurus rakyat berkurang. Lebih sedih lagi rakyat di desa-desa juga terpecah belah, ada rakyat merah, kuning dan biru, karena kalau penguasanya dari partai merah, maka bantuan-bantuan pemerintah diarahkan oleh tim sukses untuk diberikan kepada rakyat pendukung dari merah saja, dan yang lainnya hanya gigit jari. Maka benarlah kata-kata ahli manajemen Peter Drucker: "Tak ada negara/daerah yang terbelakang, yang ada ialah "salah urus"/mismanajemen".

Di bidang ekonomi, masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, serta terpuruknya para petani dan nelayan karena posisi tawarnya lemah, masih menjadi pekerjaan rumah yang serius. Masih terus berlangsungnya impor beras, daging, bawang, kedelai, garam dan buah-buahan adalah bukti bahwa para petani dan nelayan kita perlu lebih diberdayakan.

Di Nusa Tenggara Timur, keadaan ekonominya lebih parah lagi. Prof. Vincent Gaspersz mengatakan bahwa pembangunan ekonomi NTT "tidak berkualitas " karena pertumbuhan ekonomi mengandalkan pertumbuhan `konsumsi' dan bukan berdasarkan cara cerdas pertumbuhan ekonomi yang berbasis pertumbuhan produksi dan peningkatan produktivitas tenaga kerja (Ref: Buku Flobamora, Kemarin, Hari Ini dan Esok). Keadaan ini juga semakin diperparah oleh buruknya infrastruktur, keroposnya birokrasi dan amburadulnya pengelolaan keuangan dan penyebab utamanya adalah kurangnya kapasitas dan integritas pemimpinnya.

Di bidang hukum, persoalan yang sangat mendasar adalah supermasi hukum. Hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas masih terus berlangsung. Tak ada lagi "rasa malu" dan rasa bersalah dikalangan birokrat dan pejabat yang melakukan korupsi.

Untung, masih ada lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sudah membasmi koruptor tanpa pandang bulu, di tengah merosotnya kepercayaan masyarakat pada lembaga kepolisian, kejaksaan dan kehakiman.

Di NTT, kasus pembunuhan Paulus Usnaat dalam sel tahanan polisi yang dijaga ketat anggota-anggota polisi sampai kini belum terungkap pelakunya, begitupula belum terungkap siapa sebenarnya pelaku pembunuhan polisi Obaja Nakmofa. Mungkin perlu Kapolri berkantor di Kupang seminggu untuk mengungkap dua kasus pembunuhan kejam ini.

Kalau kasus Paulus Usnaat yang sebenarnya sudah terang benderang masih sulit diungkap apalagi kasus BANSOS dan PLS yang dengan mudahnya bisa dikatakan kurang bukti atau tidak ada kerugian negara. Memang, polisi dan jaksa yang Pancasilais sangat dibutuhkan dewasa ini.

Dari gambaran-gambaran di atas dapat disimpulkan bahwa tidak dipahami dan dilaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari berbangsa dan bernegara adalah penyebab utama merosotnya nasionalisme Indonesia dan tersendatnya cita-cita nasional seperti yang termaktub dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945. Karena itu untuk menumbuhkembangkan nasionalisme Indonesia, perlu ada tekad dan kesepakatan nasional untuk menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai penuntun  sikap dan tingkah laku berbangsa dan bernegara.

Harapan kita, mereka yang terpilih dan duduk di Senayan agar memusatkan perhatian untuk mengkaji lagi TAP MPR Nomor II Tahun 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Kalau cara pelestarian Pancasila dianggap keliru atau tidak baik, bukan berarti isi konsensus nasional itu salah atau keliru; sebab kalau salah pasti konsensus tersebut sudah dibatalkan. ( Oleh Frans X Skera, Pengamat Sosial)

Editor: Benny Dasman
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help