Opini Pos Kupang

Dari Pasar Ikan hingga Wacana Kuasa

Pasar ikan itu kumuh; menyembur aroma tak sedap; dan tentu mengganggu wisatawan yang mereguk keindahan pemandangan pantai.

Dari Pasar Ikan hingga Wacana Kuasa
Pos Kupang
SAMPAH--Sampah berserakan di Pasar Baru Kefamenanu, Senin (14/4/2014).

SESUDAH Hotel Aston resmi dibuka, wacana `menata' atau `merelokasi' pasar ikan di Kelurahan Kelapa Lima, Kupang, semakin menguat. Lokasi pasar ikan itu berada di depan Aston. Alasan menata atau merelokasi sepintas memang sederhana. Pasar ikan itu kumuh; menyembur aroma tak sedap; dan tentu mengganggu wisatawan yang mereguk keindahan pemandangan pantai.
Belum tahu pasti apakah lokasi itu harus ditata ulang atau justeru direlokasi. Belum tahu pula kapan elit pemerintah Kota Kupang mengeksekusi keputusan menangani masalah ini. Di tengah ketakpastian itu, ada pula yang pasti. Sandaran hidup pelaut dan pedagang ikan perlahan goyah. Pikiran pedagang ikan mulai kacau. Hati risau harus rela direlokasi, toh jika memang keputusan elit pemerintah demikian. Harapan akan masa depan yang kian membaik tatkala dagangan ikan mereka laris dibeli konsumen perlahan pupus.
Wacana menata kembali atau merelokasi tempat-tempat kumuh serupa sebenarnya sudah sering terjadi di tempat-tempat lain di Indonesia. Para pedagang kali lima (PKL) yang menjajakan dagangan di pasar sering sekali diusir paksa Polisi Pamong Praja. Emperan-emperan toko pemodal besar kerap `dibersihkan' dari PKL. Demi ketertiban kota, PKL direlokasi. Bahkan, direlokasi pada tempat yang jauh dari akses masyarakat umum yang membeli barang dagangan mereka.
Sesudah diusir paksa, pada tempat itu, didirikan mall-mall mewah, apartemen-apartemen megah, lapangan golf, dan bangunan lain representasi kekuatan kapitalisme global. Sadis memang. Locus di mana orang-orang kecil, kaum pinggiran, bisa menjajakan dagangan, sekadar buat menyambung hidup yang keras di tengah kota, harus `disteril'. Lalu, para pemodal besar diberi kesempatan leluasa untuk `menggandakan' kapitalnya. Menikmati waktu senggang buat melepas penat persis di tempat di mana kaum kecil diusir paksa itu.
Kuasa negaralah yang merelokasi pedagang kecil. Kuasa negara pula yang mengizinkan pemodal besar menggandakan kapital pada arena `sengketa' itu. Jarang kita saksikan negara memihak kaum kecil ketika ada konflik kepentingan dengan pemodal besar. Hampir pasti pada pemodal besar-lah negara berpihak. Posisi negara bahkan mudah sekali dikangkangi. Memang benar tesis Karl Marx (1818-1883). Negara adalah alat di tangan kapitalis.
Kapitalis mudah sekali `mempermainkan' kuasa negara demi kepentingannya. Kapitalis mudah pula mendepak kaum pinggiran yang menghalangi usaha di bidang perekonomiannya. Dalam kondisi seperti itu, yang bermodal besar semakin berjaya, yang bermodal kecil semakin melarat. Yang kaya kian eksis, yang miskin kian tersingkir. Tapi, di tengah ketidakpercayaan pada negara, kita masih punya secuil harapan khususnya bercermin pada pengalaman Joko Widodo. Terlepas dari populisme Jokowi dan sejumlah kritik atasnya, ada sesuatu yang bisa ditimba dari sumur pengalaman mantan Walikota Solo.


Belajar dari Jokowi
Kita sejenak berpaling pada Joko Widodo. Mantan Walikota Solo, Jawa Tengah, itu berhasil menorehkan sejarah penting bagi bangsa Indonesia. Paling kurang ia sudah melakukan satu langkah lebih maju daripada kepala-kepala daerah kita. Jokowi mampu me-relokasi PKL pada tempat baru.
Dua hal penting ia lakukan. Pertama, ia berusaha meyakinkan PKL. Yakinkan PKL tentang tempat lama mereka jajakan barang dan tempat baru yang hendak mereka pakai pula. Ia kemukakan alasan rasional mengapa harus direlokasi. Ia kemukakan pula peluang-peluang ekonomi di tempat yang telah ia siapkan. Dengan menyampaikan alasan-alasan rasional, diharapkan agar cara pandang PKL pun berubah. Dan, Jokowi pun tidak menyerah hadapi perbedaan cara pandang itu. Kedua, tentu saja upaya meyakinkan PKL mesti didahului oleh sebuah kajian serius terhadap lokasi baru. Lokasi baru harus sungguh-sungguh layak bagi usaha meningkatkan ekonomi pedagang-pedagang kecil. Jangan sampai usaha mereka malah bangkrut di tempat yang baru.
Lalu pada akhirnya, upaya relokasi PKL berhasil. Selain dua hal yang sudah dijelaskan, ada pula faktor pendukung lain: soal rasa percaya (trust) PKL pada pemimpin mereka. Trust itu ada jika ada integritas diri sang pemimpin. Pemimpin berintegritas adalah dia yang tak mudah `berselingkuh' dengan pemodal besar, lalu menggadaikan kepentingan masyarakat kecil. Pemimpin berintegritas adalah dia yang memperjuangkan kepentingan umum. Pemimpin berintegritas adalah dia yang tidak memperkaya diri melalui jabatan politis. Inilah aspek lain yang turut memperlancar usaha relokasi PKL di Solo.
Kembali ke wacana pasar ikan di Kelurahan Kelapa Lima, Kupang. Keputusan final ada pada pengambil kebijakan, yakni elit pemerintah Kota Kupang. Pemerintah dengan kuasa yang dimiliki mudah sekali `berselingkuh' dengan pemodal besar yang menggawangi usaha pariwisata. Pemerintah dapat saja merelokasi pasar ikan hanya demi memuaskan dahaga wisatawan yang hendak mereguk kenikmatan pantai. Lalu, pada saat bersamaan mendepak pedagang ikan dari peluang ekonomi yang menjanjikan masa depan mereka.
Kita berharap pemerintah menggunakan kekuasaan secara baik dan proporsional. Entah menata atau merelokasi pasar ikan, belajar dari Jokowi: yakinkan pedagang ikan, buat kajian serius tentang lokasi baru, dan ciptakan trust pada mereka, adalah suatu keniscayaan. Dengan itu, benang kusut jebakan hegemoni negara dan pemodal terhadap kaum kecil perlahan terurai.   (Oleh Dedi Dhosa, Alumnus Pasca Sarjana Fisipol UGM, Anggota Komunitas SOPHIA)

Editor: Benny Dasman
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved