Opini Pos Kupang

Jokowi dan Revolusi Mental Demi Indonesia Hebat

Revolusi, dalam leksikon Indonesia adalah perubahan mendasar dalam satu bidang atau perubahan ketatanegaraan yang kadang dilakukan dengan kekerasan.

Jokowi dan Revolusi Mental Demi Indonesia Hebat
istimewa
ilustrasi korupsi

KETIKA diwawancarai MetroTV (24/4/2014) di Taman Suropati, samping rumah dinasnya, Gubernur DKI Joko Widodo menyatakan bahwa ke depan bangsa ini harus melakukan "revolusi mental", membudayakan pola berpikir positif. 

Revolusi, dalam leksikon Indonesia adalah perubahan mendasar dalam satu bidang atau perubahan ketatanegaraan yang kadang dilakukan dengan kekerasan. Kekerasan tidak selamanya dalam arti  fisik, tetapi juga berkaitan dengan perombakan paradigma/mindset,  konstruksi berpikir dan perilaku yang berdampak pada  perubahan kebijakan/policy (arah, visi dan nilai). Perubahan policy terwujud dalam program dan tata kelola/cara kerja. Singkatnya, "pertobatan" pribadi, organisasi dan  tobat sosial. Persoalannya, mengapa mesti "revolusi" mental?

Kerusakan Sosial
Tawaran "revolusi mental" Capres Joko Widodo,  menyiratkan keprihatinan bahwa negara ini tengah dilanda `kerusakan sosial'.  Kerusakan yang paling kasat mata ialah skandal-skandal korupsi mulai dari pemimpin negara (eksekutif, legislatif maupun yudikatif)  sampai rakyat di kampung-kampung.  Lihat saja skandal bail-out Bank Century yang tidak kunjung selesai,  Hambalang, sampai penetapan kasus tersangka mantan Ketua BPK untuk kasus Bank BCA saat menjabat Dirjen Pajak 2002-2004. 

Selain korupsi dan politik uang,  bangsa 'peramah' ini ternyata mudah `pemarah' dan melakukan kekerasan fisik (perkelahian, pembunuhan), kekerasan seksual seperti kasus JIS, si predator seksual Anri Sobari (Emon) pada 52 atau lebih anak SD di Sukabumi,  Jabar,  kekerasan keagamaan seperti penghinaan terhadap kelompok minoritas agama (kasus Ahmadiyah, Syiah Sampang, gereja Yasmin, Filadephia).  Kerusakan lingkungan hidup oleh aktivitas penambangan (legal dan liar), pembabatan hutan dan illegal logging, pencurian pasir, ikan (illegal fishing), marak trafficking (perdagangan manusia: perempuan dan anak), penyelundupan tenaga kerja, dan lain.

Di bidang politik, selain kekerasan fisik akibat kasus seperti penggelembungan suara  yang masif terjadi dalam pemilu legislatif 2014,  juga kekerasan dalam bentuk kampanye negatif  dan hitam terhadap partai atau calon pemimpin lain.  Akhir-akhir ini di media-media sosial bertaburan kata-kata umpatan, makian, ancaman dan ajakan kebencian primordial suku, agama, ras dan lain, yang menunjukkan bahwa kita tengah 'sakit peradaban dan humanisme'. 


Ada elit politik  bergaya  `pandai sastra'  melakukan sindiran dan olokan bernada `kekerasan literasi' kepada elit politik lain dalam bentuk puisi. Itu tampak dari garapan bait-bait maupun plot puisi yang kental dengan motif cemburu dan kebencian pribadi, bukan kritik sosial gaya Mending 'si Burung Merak'  (WS Rendra), apalagi perjuangan demi tanah air karya maestro puisi sekaliber Chairil  Anwar atau Taufik Ismail. Di bidang ekonomi jumlah penduduk miskin bertambah lebih dari 40 juta orang, kenaikan harga sembako seenak pedagang dengan berbagai dalih.

Semua kondisi  itu disebut Kartini Kartono sebagai 'patologi sosial' (Kartini, 2011). Sekalipun tidak semua rakyat mengalami patologi,  tetapi  `revolusi mental'  ke depan  membentuk karakter bangsa optimistis dan berjiwa patriot, menjadi keharusan.

Revolusi Diri
Tetapi bagaimana caranya? Bagi Pak Jokowi, Capres PDI Perjuangan, Nasdem, PKB, Hanura, revolusi mental harus mulai dari diri kita masing-masing. Sebagai pemimpin ia sudah melakukan sendiri. Jokowi bukan sekadar tokoh an sich, tetapi sebuah  "fenomena" unik.  Unik karena perjalanan tugas kepemimpinan  yang tidak biasa. Ia belum menyelesaikan periode kedua sebagai Walikota Surakarta, rakyat memilihnya menjadi Gubernur DKI. 

Kini baru dua tahun menjadi Gubernur DKI, rakyat melalui berbagai  jajak pendapat (survei) dan dalam waktu yang lama rakyat menghendakinya menjadi presiden. Jokowi sadar langkah itu 'menyimpang', tetapi ia bukan tipe pemimpin karena nafsu kuasa, tetapi desakan "vox populi"  (suara publik) melalui berbagai survei itu.  Karenanya dengan keteguhan hati Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarnoputri, menetapkannya sebagai Calon Presiden PDI Perjuangan.

Fenomena lain ialah bagaimana Jokowi merespons para penyerangnya. Saat dicalonkan jadi Gubernur DKI, begitu banyak serangan  atas dirinya soal  agama, seperti oleh pedangdut Rhoma Irama, kelayakan intelektualitas yang menyudutkan Jokowi. Setelah terpilih, ketika Jakarta dilanda banjir, macet belum berkurang-- sekalipun ia sudah melakukan banyak perubahan-- lawan politik menyerang lagi tetapi rakyat tetap berpihak pada suami Mba Iriani ini. Sekarang sebagai capres, serangan psikologis,  penyadapan mencari-cari  kesalahan.  Bagaimana Jokowi merespons?  Ia seakan tidak perduli/cuek, hanya membalas dengan guyonan "rapopo",  senyum, tawa, humor dalam kesahajaan. Baginya, urusan rakyat dengan kerja nyata jauh lebih penting daripada bersilat-lidah berdebat yang penuh kemunafikan.

Dan, gaya kepemimpinan fenomenal seorang Jokowi adalah tata kelola pemerintahan DKI dengan tradisi "blusukan". Ia mengunjungi rakyatnya setiap hari, mendengar langsung harapan termasuk umpatan mereka serta mengawasi realisasi program dan anggaran yang sudah didistribusikan. Apakah Jokowi kurang percaya bawahan yang didelegir untuk menangani tugas itu? Tentu saja tidak.

Sebaliknya pemimpin rakyat baginya mengutamakan "kehadiran" (presence),  agar menjadikan pergulatan hidup rakyat sebagai pergulatan hidup pemimpin sendiri. 
Dengan cara itu ia telah menerapkan ilmu kepemimpinan, ilmu manajemen dan ilmu pemerintahan sekaligus dalam menegakkan kedaulatan rakyat.  Pertanyaannya, itukah `revolusi mental' gaya Jokowi? 

Revolusi Politik
Namun, kita tidak memperlakukan Jokowi sebagai `dewa' yang tidak memiliki kelemahan dan kekurangan. Ia bukan segalanya. Karenanya visi politik Jokowi adalah pengelolaan kepentingan yang berbeda, dengan semangat kerjasama, gotong royong dan dalam `roh'  ideologi Pancasila.  Maka revolusi politik bagi kader PDI Perjuangan ini berlandaskan Trisakti Bung Karno, yakni kita harus berdaulat di bidang politik/ ideologi, kita  wajib berdikari dalam mengembangkan ekonomi, dan kita harus berkepribadian dalam kebudayaan.

Kita berasumsi bahwa berdasar ketiga indikator "kedaulatan, kemandirian dan kepribadian" itu, pemerintahan Presiden Jokowi jika terpilih akan mewujudkan arah dan visi `Pembangunan Semesta Berencana'  demi kesejahteraan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia.  Negara ini diambang penggadaian kedaulatan, setidaknya dengan mengalirnya barang impor yang menguasai pasar nasional dan domestik, serta banyaknya sumber energi yang dieksploitasi pemodal asing. 

Sisi lain dari  `revolusi mental' obsesi Capres Jokowi, adalah keyakinan bahwa perubahan ke depan membutuhkan perubahan sosial atau apa yang oleh Antony Giddens  sebut "revolusi  sosial"  (Giddens, Beyond Left  and Right, The Future of Radical Politics, 1994).  Revolusi sosial zaman kita dalam tatapan Giddens adalah menyiasati perubahan oleh globalisasi, yang mengakibatkan diaspora kultur sebagai krisis peradaban, menjauhi kita dari budaya sebagai pembentuk  jati diri,  budaya tradisional yang ditinggalkan (de-tradisionalisasi), gaya hidup konsumtif dan instan, tumbuhnya sikap pragmatisme dan kapitalisme dalam masyarakat kita. Semua itu menggerus semangat kebangsaan berdasarkan ideologi negara Pancasila.
Akhirnya satu ciri kepemimpinan Jokowi adalah suka humor. Benarlah pernyataan Eric Sevareid, "Di samping kekuasaan tanpa kehormatan,  hal yang paling berbahaya ialah kekuasaan tanpa humor".  Itulah Jokowi demi Indonesia hebat!!*
(Oleh  Ansel Alaman/Fasilitator Kaderisasi PDIP; Guru Kader Pancasila dan Pilar-pilar Bangsa DPP PDIP)

Editor: Benny Dasman
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved