Opini Pos Kupang

Pemilu Paling Buruk

Satu hal yang menarik untuk disimak adalah enam puluh sampai dengan tujuh puluh lima persen wakil rakyat adalah wajah-wajah baru.

Pemilu Paling Buruk
Net
Ilustrasi 

PEMILIHAN umum (pemilu) sudah selesai dengan menghasilkan wakil-wakil rakyat yang akan bekerja selama periode 2014-2019. Pemilu merupakan sarana demi mewujudkan kedaulatan rakyat. Penyelenggaraan pemilu terdiri dari pemilu DPR, DPD dan DPRD, pemilu presiden dan wakil presiden serta pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah. Hasil dari pemilu tersebut terpilihlah wakil-wakil rakyat dan pemimpin negara yang demokratis, kuat serta memperoleh dukungan penuh dari rakyat.

Satu hal yang menarik untuk disimak adalah enam puluh sampai dengan tujuh puluh lima persen wakil rakyat adalah wajah-wajah baru yang akan duduk di "rumah rakyat" untuk masa bakti lima tahun. Fenomena ini boleh dikatakan cukup positif di mana menandakan rakyat adalah "hakim" yang adil dalam berdemokrasi. Rakyat sungguh cerdas dan serius mengamati siapa-siapa anggota dewan yang sungguh bekerja untuk rakyat selama lima tahun kemarin dan mencalonkan dirinya kembali. Siapa-siapa saja anggota dewan yang sering menimbulkan masalah di masyarakat dan mereka yang demikian itu terbukti tidak terpilih kembali.

Ada sisi positif dengan banyaknya wajah baru yang akan bekerja "di rumah rakyat" tersebut sudah pasti memiliki kebanggaan serta semangat yang luar biasa di dalam bekerja. Artinya yang sangat diharapkan dari mereka tidak mudah terpengaruh dengan politik uang, tidak boleh memeras eksekutif, menganggap diri paling pintar, jauhkan sikap-sikap arogansi. Sisi negatifnya bahwa wajah baru ini pasti minim pengalaman, baik dalam bidang politik, ekonomi serta terutama hukum. Oleh karena itu, bagi anggota dewan yang terpilih, tahun pertama setelah pelantikan tidak perlu sungkan (malu) sering berdiskusi serta luangkan waktu, tenaga terutama pikiran untuk terus belajar berbagai peraturan perundang-undangan. Jika tidak, maka ketika berdialog dengan eksekutif bisa saja eksekutif "menipu" dan "mempermalukan" anggota dewan karena tidak mampu.
Ada juga komentar miris dari masyarakat bahwa pemilu kali ini adalah yang paling buruk. Hal yang demikian sudah barang tentu akan menghasilkan wakil rakyat yang kualitasnya sangat jauh dari harapan rakyat.

Ada beberapa hal yang menjadi pemicu pemilu paling buruk, yaitu sosialisasi program kerja konkrit dari para calon anggota legislatif (caleg) untuk bagaimana mensejahterakan rakyat tidak tampak, mereka bingung mau bicara apa karena merekapun tidak memiliki konsep berpikir yang matang. Justru yang ada dalam benak para caleg dengan cara apapun mereka harus terpilih sebagai anggota dewan. Hal ini tampak ketika sosialisasi hanya melihatkan siapa calonnya, bukan dari program kerja yang akan dikerjakan. Dan, rakyat dengan tingkat pengetahuan politik yang minim sangat senang dengan pola seperti ini, sehingga rakyat jangan kecewa ketika anggota dewan bersidang di gedung dewan bagaikan "patung-patung" hidup alias membisu saja.

Lebih celakanya lagi partai politik yang mengusung para caleg tidak memiliki program-program yang cemerlang sehingga tidak tahu mau jualan apa kepada masyarakat, akhirnya untuk menarik simpatik rakyat dengan money politic. Politik uang dalam bentuk langsung maupun tidak langsung menjadi hantu pada pemilu kali ini sehingga sangat berbahaya dalam arti sampai dunia kiamat jangan bermimpi Indonesia akan makmur walaupun kekayaan Indonesia sangat menjanjikan kemakmuran rakyatnya sebab para wakil rakyat dan pemimpin bangsa ini sudah tidak memikirkan hal yang demikian itu, tetapi fokus kerja mereka selama lima tahun adalah bagaimana uang yang sudah dikeluarkan untuk merebut kekuasaan tadi  dalam waktu yang sesingkat-singkatnya harus dapat kembali ke kantong pribadi mereka. Akhirnya melahirkan anggota-anggota legislatif dan pemimpin bangsa yang berjiwa kletokrasi, yaitu "penyakit" suka memperkaya diri dari uang rakyat dengan cara-cara yang tidak halal.

Pola penjaringan dan pembinaan kader-kader partai politik untuk dipersiapkan menjadi anggota legislatif tidak ada. Caleg yang terpilih semuanya dadakan. Pimpinan partai menerapkan pola penggalangan caleg masih bertumpu pada pola ikatan kekeluargaan atau ikatan primordial. Hubungan personal berbasis kedekatan pertemanan dan kekeluargaan yang lebih dikedepankan, bukan kualitas figur calegnya. Hal demikian mendorong pula rakyat memilih caleg  bukan lagi berdasarkan hati nurani tetapi berdasarkan ikatan kekeluargaan, pertemanan dan bahkan uang.

Pemilu legislatif 2014, yang merupakan momentum rakyat untuk menentukan perwakilannya yang amanah, berkualitas, bermoral sesuai dengan keinginan bersama pasti tidak akan terwujud. Justru anggota legislatif yang dihasilkan melalui pemilu 2014  adalah mereka yang sama sekali tidak mempunyai pengalaman berorganisasi, leadership serta kematangan emosional.

Kaderisasi partai politik yang sistematis dan terukur jarang kita temui pada partai- partai di Indonesia. Partai politik masih belum mempunyai sistem dan cara untuk mendapatkan pemimpin yang berkualitas. Jujur saja sebagian besar anggota legislatif yang akan duduk di dewan tidak pernah dibekali pendidikan, pengetahuan dan skill berpolitik. Lebih celakah lagi, loyalitas anggota dewan kepada partai politik masih saja rendah terlihat ketika menjelang pemilu loncat dari satu partai politik ke partai politik lain, agar bisa caleg lagi. Apa yang mau diharapkan model anggota legislatif yang seperti itu. Sehingga jujur saja, anggota legislatif yang terpilih ini mengalami krisis komitmen etis, krisis keteladanan, krisis kecerdasan dan kreatifitas, krisis kapasitas manajerial, krisis tanggungjawab serta krisis kewibawaan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga yang dijamin undang-undang untuk menyelenggarakan pemilu, dengan kata lain baik buruknya penyelenggaraan pemilu menjadi tanggungjawab KPU. Penyelenggaraan pemilu yang baik akan melahirkan anggota dewan yang  berkualitas dan pemerintahan yang baik dan sebaliknya penyelenggaraan pemilu yang buruk atau yang kurang berkualitas sudah pasti akan menghasilkan anggota dewan dan pemerintahan yang kurang berkualitas dan kurang baik. Di sinilah peran penting dari KPU. Kunci utama keberhasilan pelaksanaan pemilu terletak di tangan KPU bersama sumber daya manusia (SDM). Karena jika tidak didukung SDM yang kapabel yang punya integritas, maka pemilu yang bersih dan berkualitas tidak akan pernah terwujud.
Pemilu 2014 sangat tidak bersih dan berkualitas. Praktik politik uang diduga terang-terang. Ada kejadian caleg membagi-bagi uang kepada masyarakat tetapi yang bersangkutan tidak terpilih malah uang tersebut dimintai kembali.

Penggelembungan suara yang tidak jelas juntrungannya masih terus menjadi misterius. Ada caleg sudah mengetahui jumlah suaranya dari tempat pemungutan suara tetapi anehnya ketika kotak suara tersebut "bergerak" dari panitia pemilihan setempat (kelurahan) menuju panitia pemilihan kecamatan lalu masuk KPU jumlah suara tersebut bisa menurun drastis dan bahkan bisa juga naiknya drastis membingungkan para caleg dan tim suksesnya. Semua kejadian ini, KPU dan Bawaslu hanya "membisu". 

Itu artinya penyelenggaraan pemilu yang tidak transparan, tidak berkualitas, tidak berkompetitif yang sehat serta kepastian hukum yang jauh dari harapan sudah pasti menghasilkan anggota legislatif periode 2014-2019 dilihat dari aspek kualitas, moralitas, kepekaan, keteladanan serta ketajaman beranalisa terhadap suatu permasalahan masyarakat sudah pasti dibawah standar dan perubahan kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik rasanya sulit terwujud. Mau bilang apa, mau salahkan siapa. Ini semua kesalahan bersama.  (Oleh  Marianus Gaharpung Dosen Fakultas Hukum Ubaya & Lawyer di Surabaya)

Editor: Benny Dasman
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved