Opini Pos Kupang

Mengenang Kejatuhan Soeharto: Antara Mahasiswa dan Pers

KAMIS, 21 Mei 1998 Presiden Soeharto menyampaikan pidato pengunduran diri sebagai presiden Republik Indonesia.

Mengenang Kejatuhan Soeharto:   Antara Mahasiswa dan Pers
Ist
PARA frater turut berdemonstrasi menentang ketidakadilan di masyarakat.

KAMIS, 21 Mei 1998 Presiden Soeharto menyampaikan pidato pengunduran diri sebagai presiden Republik Indonesia. Amat tenang presiden yang dijuluki smiling general itu membacakan pidato yang bertentangan dengan dirinya itu. Usai berpidato, ia pun pergi meninggalkan istana, meninggalkan aula sejarah, namun tidak serta-merta meninggalkan adatisti adat KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) yang telah dibudidayakannya selama 32 tahun.

Figur Soeharto yang sulit disentuh selama tiga dekade, dan istana angker yang dijaga datu-datu militer loyal itu, setiap hari dikepung dari jalan raya oleh mahasiswa yang menuntutnya segera mundur. Tak pelak lagi, Soeharto yang sangat  tegar bagai Tugu Monas berdiri angkuh di pusara kota Jakarta itu, akhir kekuasaannya begitu tragik dan menyakitkan.

Meski raut wajah seru dan menggerutu, Presiden Soeharto sesungguhnya masih ingin berkuasa, atau paling kurang ia tidak menghendaki meletakkan jabatan secara tidak terhormat.  Ambisi politik tersebut diucapkan dalam keterangan pers 19 Mei 1998, saat bertemu dan berdialog dengan sejumlah tokoh masyarakat yang sengaja diundangnya ke istana. Ketika itu, Presiden Soeharto antara lain mengatakan, "Bagi saya, sebetulnya mundur dan tidaknya itu tidak menjadi masalah. Yang perlu kita perhatikan, apakah dengan mundurnya saya itu, kemudian keadaan ini akan segera bisa diatasi" (Kompas, 20 Mei 1998). Dalam ketegangan yang tampak tenang itu, Soeharto sempat melontarkan sepotong guyon yang menghentak di depan tokoh masyarakat yang diundangnya itu: Katanya,  "Saya sudah kapok jadi presidan."

Presiden Soeharto memang sulit ditolong dengan cara apapun. Situasi internal (keadaan dalam istana) dan situasi eksternal (sangat mencekam dan mengancam keperkasaan Soeharto). Ia dirong-rong dari dalam (oleh kroni yang mulai mbalelo, dan mulai membelakanginya),  kemudian dikepung dari luar (gerakan people power) dengan mesin utama mahasiswa yang kian meradang menuntut Soeharto harus mundur. Istana mulai goyah dan rezim bagai menghadap sakrat maut.

Presiden Soeharto berusaha bertahan sambil melakukan manuver-manuver terakhir membentuk komite reformasi dan me-reshuffle kabinet guna menyanggah kursi kepresidenan  dari  amukan demonstran. Usaha itu pun tidak membuahkan hasil. Sebab, kroni yang dihubungnya untuk duduk sebagai anggota Komite Reformasi semuanya menolak.

Kejutan lain yang justru menekan keadaan ialah sikap para pemeluk rezim yang mulai mendua. Ketua DPR Harmoko, dan empat pimpinan DPR (Abdul Gafur, Sarwan Hamid, Fatima Ahmad dan Ismail Hasan Metarium) pada tanggal 18 Mei meminta Soeharto agar secara  santun mengundurkan diri demi persatuan dan kesatuan bangsa. Harmoko yang sering dijuluki menteri "menurut petunjuk Bapak" tiba-tiba bersikap mirip Ken Arok. Statmen Harmoko bagai sebilah keris yang membunuh "empunya".

Bahkan Habibie yang dibesarkan dalam komunitas rezim Soeharto, dan menganggap Soeharto sebagai "bapaknya" mengeluarkan seutas pertanyaan yang seolah-olah menampar Soeharto: "Saya tanya pak, kapan saya jadi Presiden?" (Gafur, 2000:141). Akibat keadaan demikian, komunitas istana berantakan dan rumor sekitar penguduran diri  Soeharto berserakan. Presiden Soeharto mulai berjalan sendirian melawan people power yang kian meradang di Jakarta dan menjalar di kota-kota lain di Indonesia. "Soeharto akhirnya tahu bahwa tidak ada lagi kartu yang bisa dimainkan, dia kemudian lengser" (LKIS, 1998:68).
Tragedi politik 21 Mei 1998 yang oleh pengamat asing disebut Revolusi Mey (LKIS 1998) merupakan gray day (hari kelabu) bagi Soeharto dan kroninya, sekaligus menjadi petaka runtuhnya istana impian para pendamba jabatan (istana nepotis) yang telah dibangun Soeharto selama tiga dekade. Sebaliknya, bagi mahasiswa dan para pejuang reformasi, peristiwa 21 Mei 1998 dirayakan sebagai glorius day (hari bersukaria) atau tepatnya hari kemenangan. Rakyat Indonesia seakan meraih kemerdekaan Indonesia yang kedua kalinya. "Ini suatu kemerdekaan lagi bagi kita," ujar Imusha, seorang sopir dari Aceh, ketika dia melihat para mahasiswa melambai-lambaikan bendera merah-putih di atas gedung MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) yang telah mereka duduki selama beberapa hari.

Dalam usaha penggulingan Presiden Soeharto, tampaknya mahasiswa tidak sendirian. Minimal ada dua kekuatan yang menyatu dan paling berperan dalam usaha menjatuhkan Presiden Soeharto. Pertama, mahasiswa yang secara riil turun ke jalan untuk melakukan demonstrasi mengepung Soeharto; dan kedua pihak pers yang merongrong Soeharto dengan memprovokasi keadaan. Pers memberikan semacam  "oksigen publitas" untuk menghidupkan semangat heroik para mahasiswa yang berdemonstrasi. Kecenderungan sikap pers demikian oleh Kasyanto dikatakan: "Ketika kekuatan riil mahasiswa dan kalangan intelektual reformis semakin menampakkan kekuatan untuk menggulingkan rezim, media massa Indonesia adalah unsur di luar kekuatan riil yang terkuat untuk mempercepat jatuhnya rezim Soeharto" (Jurnal Iski Oktober 1999).

Hal senada diakui Sinarsari Ecip (1998:9), "Terus terang, tanpa media massa, aksi demo April-Mei 1998 yang menegangkan itu belum tentu akan bermuara pada berhentinya Presiden Soeharto". Setiap hari halaman-halaman surat kabar digenangi informasi mengenai penghujatan dan tuntutan mundurnya Soeharto sebagai presiden. Corak pemberitaan, tampilan foto, varia demonstrasi, tajuk rencana dan karikatur surat kabar pada bulan Mei 1998 menunjukkan kecenderungan yang memprovokasi situasi dan mendukung gerakan mahasiswa.

"Televisi swasta menyajikan liputan berita tentang demo dan tuntutan reformasi yang sangat kentara mendukung  kaum reformis. Hampir setiap jam ada hal-hal penting yang terjadi di lapangan dilaporkan.  Beberapa radio swasta juga memberikan laporan dari lapangan. Hampir semua media massa ikut mendukung angin reformasi, yang nyata pada liputan beritanya, bahkan pada sikap resmi mereka yang dimuat dalam tajuk rencana" (Ecip, ibid).

Pihak pers tidak hanya memberitakan dan menayangkan gerakan demonstrasi mahasiswa tetapi sering sengaja membuka wacana publik dengan mewawancarai tokoh-tokoh kritis yang dikenal berseberangan dengan pemerintah. Pihak pemerintah mulai merasakan keberpihakan media massa pada gerakan reformasi. Karena itu, pada 16 Mei 1998 pemerintah melakukan blokade informasi dengan memberlakukan tv pool. Inilah perlawanan verbal paling nyata dan paling frontal selain kekuatan riil people power (mahasiswa Indonesia) yang setiap hari turun ke jalan.

Perjuangan pers Indonesia mejatuhkan Soeharto tidak sekadar berusaha mengakhiri sebuah pemerintahan yang nepotis, feodalistik, dan korup, tetapi berusaha merebut kemerdekaan pers dan rezim Soeharto yang mengguritai pers dengan berbagai rupa cara. Bagi pers Indonesia, rezim Soeharto seolah sebuah klep raksasa yang menyumbat keran kebebasan pers Indonesia. Artinya, bila Soeharto jatuh, berarti pula pers Indonesia memperoleh wilayah kebebasan untuk menjalani fungsinya.

Hal ini berarti pula, ventilasi demokrasi di Indonesia mulai terbuka. Dengan kata lain, jatuhnya Soeharto merupakan "pembuka jalan" bagi pelaksanaan reformasi total sesungguhnya, dan sudah tentu berimbas pula ke kehidupan pers (Hill, 1998:3-4).

Pers pada zaman Orde Baru identik dengan ideologikal state apparatus, yang amat segan dan hati-hati di hadapan penguasa, dan tekun menjalankan sensor internal (swasensor). Namun, menjelang kejatuhan Presiden Soeharto pers tiba-tiba menyajikan berita yang menyala-nyala, dan menyalak-garang menyerang Soeharto. Sebagai suatu kekuatan sosial, pers merupakan suatu fenomena khas dalam dunia politik, terutama menjelang kejatuhan Presiden Soeharto 21 Mei 1998. 

Resolusi Mei 1998 mengisahkan dan menyisahkan definisi bahwa sebuah berita tidak sekadar "news in anything you did'nt know yesterday" (Tuner Cotledge alam Reed H Balk and Edwin O Haroldsen 1979), tetapi lebih dari itu, seuah  berita adalah sebuah fenomena. Suatu berita selalu bermuatan politis, ideologis. Di sanalah pers menjadi kekuatan politik terselubung yang dapat mengubah realitas politik Indonesia. Pada era Orde Baru, penguasa menerbitkan surat kabar untuk memproteksi penguasa. Dewasa ini,  pengusaha pers mengorbitkan pimpinannya menjadi penguasa.  (Oleh Dr. Marsel Robot Dosen FKIP Undana Kupang)

Editor: Benny Dasman
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved