PosKupang/

Pilkada Sikka

Marianus: Ijazah Bupati Sikka Terpilih Tidak Cacat Hukum

Marianus Gaharpung, S.H, M.S, Dosen Fakultas Hukum pada Universitas Surabaya (Ubaya) dan Lawyer di Surabaya angkat bicara

Marianus: Ijazah Bupati Sikka Terpilih Tidak Cacat Hukum
POS KUPANG/ARIS NINU
Marianus Gaharpung
Laporan Wartawan Pos Kupang, Aris Ninu

POS KUPANG.COM, MAUMERE -- Marianus Gaharpung, S.H, M.S, Dosen Fakultas Hukum pada Universitas Surabaya (Ubaya) dan Lawyer di Surabaya angkat bicara dan menganalisa secara hukum perihal dugaan yang menyebutkan Bupati Sikka Terpilih, Drs.Yoseph Ansar Rera tak berijazah SD dan SLTP.

Dalam pernyataannya yang dikirim kepada Pos Kupang, kemarin, Marianus mempertanyakan apakah KPU Sikka salah dari aspek administrasi meloloskan paket An-Sar? Nama yang tertera dalam ijazah tidak sama dengan nama Yoseph Ansar Rera, apakah itu cacat hukum? Apakah ijazah/surat keterangan tamat belajar dari sekolah tersebut cacat hukum/palsu?

"Kalau berbicara KPU bertanggung jawab atau tidak dari aspek hukum administrasi terlebih dahulu harus dikaji soal kewenangan KPU dalam hal ini. KPU adalah lembaga yang dibentuk oleh negara untuk menyelenggarakan pemilihan umum dan pemilukada sehingga institusi ini secara hukum berwenang atas semua proses keabsahan penyelenggaraan pemilu, termasuk administrasi calon-calon," jelasnya.

"Sekarang menjadi pertanyaan ijazah dan surat keterangan dari sekolah adalah sama kekuatan mengikatnya secara hukum. Sah atau tidaknya suatu surat harus dilihat dari aspek formal dan materiil. Formalitas suatu surat diukur dari apakah surat itu dibuat oleh institusi yang berwenang untuk itu. Ijazah atau surat keterangan sekolah yang dikeluarkan oleh sekolah yang secara legalitas masih ada, maka sekolah tersebut berwenang untuk itu, maka kesimpulannya ijazah atau sukrat keterangan sekolah sama kekuatan hukumnya," ujar Gaharpung.

"Sedangkan aspek materill (isi) isi surat keterangan yang menunjukkan jelas orang yang namanya tertera dalam surat keterangan itu, maka sah menurut hukum. Surat keterangan itu menyebut nama Yoseph Ansar Rera, maka sah. Atas dasar ini, maka tindakan KPU dari aspek administrasi meloloskan Paket An-Sar mengikuti pemilukada dan keluar sebagai pemenang sah dari aspek hukum," tambahnya Gaharpung.

Menyangkut nama yang tertera dalam ijazah atau surat keterangan sekolah tidak sama dengan nama Yoseph Ansar Rera, Marianus mempertanyakan apakah ijazah tersebut cacat hukum? "Dari aspek hukum sah. Yang terpenting ijazah itu memang diberikan kepada orang yang sesungguhnya berhak atas ijazah itu," tegasnya.

Dia mencontohkan dirinya ketika tamat di SD Contoh Maumere nama tertera dalam ijazah Marianus Johanes Gaharpung; di Seminari Yohanes (SMP Lela) ijazahnya  Marianus Y Gaharpung; SMA Seminari  Todabelu Mataloko, Marianus Johanes G dan  di Universitas Brawijaya (Hukum) Malang, Marianus Gaharpung. Apakah ijazah Marianus cacat hukum?

"Tetap sah karena ukuran keabsahannya adalah keberadaan institusi sekolah yang mengeluarkan ijazah/surat keterangan dan ijazah itu memang diperuntukan kepada orang yang berhak mendapat ijazah/ surat keterangan tersebut," tegas Marianus.

Ia mengungkapkan, surat ijazah/keterangan sekolah yang dikeluarkan oleh sekolah yang nama-namanya tidak sama tersebut palsu atau tidak. Rujukannya pasal 263 dan pasal 266 KUHP. Dalam Pasal 263 KUHP menyebutkan, barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak diancam pemalsuan surat. Sedangkan Pasal 266 KUHP barangsiapa yang menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam suatu.

"Jika dilihat dari kedua pasal ini, ijazah atau surat keterangan sekolah tersebut adalah sah. Mengapa sah karena dikeluarkan oleh institusi (sekolah) yang keberadaannya dipertanggungjawabkan secara hukum dan saya sangat yakin sekolah atau institusi apapun yang keluarkan surat pasti akan sangat hati-hati dan diberikan kepada orang yang sesungguhnya berhak atas surat keterangan sekolah/ijazah tersebut. Jika yang terjelek adanya gugatan kepada KPU Sikka oleh Forum Masyarakat Pencinta Demokrasi, pelantikan An-Sar tetap berjalan karena Pemilu/Pemilukada menyangkut kepentingan umum," ujarnya.

Kepentingan masyarakat, lanjutnya, tidak bisa dikorbankan hanya karena adanya kekeliruan administrasi (Erga Omnes). Marianus mempertanyakan ada apa dengan pembentukan forum yang terkesan mendadak ini, tujuannya apa, niatnya apa. "Alangkah sangat mulia di mata masyarakat Sikka jika Forum ini dibentuk untuk  menpressure aparat penegak hukum di Sikka terhadap kasus-kasus korupsi di Sikka yang hingga kini penanganan masih belum dituntaskan aparat penegak hukum di Sikka," papar Marianus.

Seperti ditehaui, jelang pelantikan Bupati dan Wabup Sikka periode 2013-2018,  Drs. Yoseph Ansar Rera, bupati terpilih, 'digoyang' dugaan tidak memiliki ijazah SD dan SLTP. Adalah Forum Masyarakat Pecinta Demokrasi (FPMD) Sikka yang menyurati Ketua KPUD Sikka menilai  proses veritifikasi persyaratan dokumen para calon bupati tidak jujur, tidak profesional dan obyektif bahkan terindikasi tidak netral.

Ketua FMPD Sikka, Frederich Djoedye, dan Sekertaris Yansensius Seda, dalam suratnya kepada Pos Kupang Biro Maumere, Jumat (14/6/2013) siang, menjelaskan, ada fakta dan diduga kuat Bupati Sikka Terpilih tidak memiliki ijazah SD dan SLTP sehingga KPUD Sikka perlu melakukan klarifikasi atas temuan tersebut.*

Editor: alfred_dama
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help