A PHP Error was encountered

Severity: 4096

Message: Object of class stdClass could not be converted to string

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 107

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Object of class stdClass to string conversion

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 107

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: Object

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 107

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 107

Bupati SBD Siap Beri Keterangan di MK - Pos Kupang
  • Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Kamis, 28 Agustus 2014
Pos Kupang

Bupati SBD Siap Beri Keterangan di MK

Jumat, 14 Juni 2013 12:15 WITA
Bupati SBD Siap Beri Keterangan di MK
Pos Kupang/dok
Bupati SBD, dr. Kornelius Kodi Mete
POS KUPANG.COM, TAMBOLAKA -- Bupati  Sumba Barat Daya (SBD), dr. Kornelius Kodi Mete, menyatakan dirinya siap memberi keterangan jika dibutuhkan Mahkamah Konstitusi (MK).

Kodi Mete mengatakan, ada pihak yang menempatkan rakyat SBD pada posisi yang salah meski masyarakat sudah datang ke TPS dan mencoblos sesuai suara hatinya.

"Mereka tidak menghargai pilihan rakyat. Saya berharap, persoalan ini tidak merembes ke pemilukada bupati yang tidak lama lagi digelar," kata Kodi Mete saat ditemui Rabu (12/6/2013) malam.

Kesiapan serupa disampaikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) SBD dalam menghadapi gugatan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, Ir. Esthon L Foenay, M.Si-Drs. Paul Talo di MK. "Kami siap. Kami sudah siapkan data-datanya. Hari Minggu kami akan berangkat ke Jakarta mengikuti persidangan di MK yang digelar Senin depan," tegas Juru Bicara KPU  SBD, Yakoba  Kaha, saat ditemui Kamis (13/6/2013) siang.

Paket Esthon-Paul menggugat KPU Propinsi NTT. Mereka menolak penetapan pasangan Drs. Frans Lebu Raya-Drs. Beny Litelnoni sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur NTT terpilih karena terindikasi melakukan kecurangan di tujuh kabupaten, salah satunya Kabupaten SBD, dalam pemilihan putaran kedua lalu.

Dugaan kecurangan di SBD di antaranya penggelembungan suara, pencoblosan dobel serta mobilisasi PNS dan kepala desa untuk memenangkan Paket Frenly.

Sebelumnya, Ketua KPU SBD, Yohanes Bili Kii mengatakan, dalam rapat pleno rekapitulasi hasil suara pilgub diwarnai dengan keberatan saksi dari pasangan Esthon-Paul karena data yang disampaikan beberapa PPK berbeda dengan data formulis C1 yang dimiliki saksi Esthon-Paul. Saksi paket Esthon-Paul menolak menandatangani berita acara.

Ia menyebutkan, saksi Esthon-Paul mengajukan keberatan atas data PPK Kodi Utara karena ada kelebihan suara Paket Frenly sebanyak 75 suara. Saksi meminta PPK merinci, terutama dari Desa Bukambero.

Setelah diberi penjelasan namun saksi tetap bertahan. Akhirnya, mencocokan data C1 yang dimiliki Panwaslu Kabupaten SBD dimana hasilnya data panwaslu sama dengan data PPK, berbeda dengan data yang dimiliki saksi. Selain itu, tidak ada keberatan dari saksi paket Esthon-Paul di tingkat bawa. Meski begitu, keberatan saksi dicatat dalam format keberatan.

Saksi dari Esthon Paul juga keberatan atas data PPK Kodi. Menurut saksi, pasangan Esthon-Paul kehilangan 300 suara di Desa Hamonggolele. Namun KPU dan Panwaslu keberatan karena jika ditambahkan dengan 300 suara yang hilang maka jumlah pemilih bisa mencapai 700 orang lebih dalam satu TPS. Hal itu menyalahi regulasi karena diatur pemilih dalam satu TPS maksimal 600.

Bili Kii mengatakan KPU SBD beserta jajaran di tingkat bawah sudah bekerja sesuai aturan sehingga hasil Pilgub putaran dua di SBD yang sudah ditetapkan sah. KPU SBD menetapkan Paket Frenly meraih 92.894 suara, sementara Esthon-Paul 69.422 suara.


Ditemui terpisah, Ketua Panwaslu Kabupaten SBD, Moses Geda Bokol menjelaskan, dalam rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur NTT 2013 Putaran II di Kantor KPU Kabupaten SBD beberapa waktu lalu, saksi paket Esthon-Paul tidak menyinggung kasus pencoblosan dobel yang terjadi di TPS 2 Desa Waiha, Kecamatan Kodi Bangedho.

"Seorang pemilih mencoblos sepuluh surat suara. Karena hal itu pelanggaran dan diketahui maka saat itu disepakati sembilan surat suara yang sudah dicoblos dianulir atau tidak dihitung. Dan, itu sudah dilakukan," kata Moses saat ditemui belum lama ini.

Meski demikian, lanjutnya, pelanggaran yang dilakukan tetap diproses. "Panwaslu sudah mengkaji kasus tersebut dan berkesimpulan bahwa terjadi pelanggaran kategori pidana sehingga dilimpahkan ke polisi (Polsek Kodi) untuk diproses. Kita mengharapkan pihak berwajib menindaklanuti sesuai aturan," tegas Moses.

"Kami tidak main-main. Ada pelanggaran kami proses. Kami tetap tegakkan aturan," tandasnya.

Ia meminta agar semua pihak menghormati tugas dan fungsi masing-masing lembaga. "Semua elemen harusnya membaca dan memahami aturan. KPU dan Panwaslu menjalankan amanat undang-undang. Kami tidak mencederai proses demokrasi apalagi mengorbankan masyarakat," katanya sembari menambahkan tidak ada laporan yang masuk ke Panwaslu tentang mobilisasi kepala desa dan PNS untuk memenangkan paket tertentu. (aca)
Editor: alfred_dama
Sumber: Pos Kupang
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
107172 articles 14 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas