PosKupang/

Pemilihan Gubernur NTT

Gerakan Anti Politik Busuk Desak KPU Tunda Pleno

Para pendemo yang menamakan diri Gerakan Anti Politisi Busuk NTT mendesak agar Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Laporan Wartawan Pos Kupang, Edy Bau

POS KUPANG.COM, KUPANG -- Para pendemo yang menamakan diri Gerakan Anti Politisi Busuk NTT mendesak agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi NTT menunda pleno penetapan pasangan calon gubernur NTT terpilih yang akan dilaksanakan hari ini, Sabtu (1/6/2013).

Desakan ini disampaikan para pendemo dengan mendatangi Kantor KPU NTT pada Jumat (31/5/2013). Sayangnya unjuk rasa ini berhasil diredam oleh pihak kepolisian dari Polresta Kupang. Pendemo yang tiba di Kantor KPU NTT sekitar pukul 12.00 wita ini langsung dicegat oleh Polresta Kupang yang dipimpin langsung Kapolresta Kupang, AKBP Tito Basuki dan Kompol Wakapolresta, Yulian Perdana karena tidak ada surat pemberitahuan kepada kepolisian sehingga para pendemo langsung diminta untuk tidak melakukan aksinya.

Satu unit mobil yang memuat sound system diambilalih polisi sehingga para pendemo tidak sempat berorasi untuk menyampaikan aspirasinya. Ratusan petugas kepolisian, TNI dan Pol PP tampak siaga.

Polisi kemudian meminta beberapa perwakilan pendemo untuk masuk berdialog dengan KPU NTT guna menyampaikan tuntutannya. Sebanyak tujuh perwakilan pendemo kemudian masuk dan diterima oleh dua anggota KPU NTT yakni, Gasim M. Noor dan Djidon de Haan.

Sementara tujuh perwakilan berdialog dengan komisioner KPU, pihak kepolisian terus memberikan himbauan kepada masyarakat Kota Kupang dalam berbagai bahasa daerah. Cara ini ternyata ampuh meredam pendemo. Para pendemo akhirnya menepi dan terlihat lebih banyak menikmati himbauan dan lagu-lagu daerah yang diputar melalui soundsystem yang disiapkan.

Ada juga yang memilih berteduh di bawah pohkn dalam kompleks Kantor DPD RI yang tepat berada di samping Kantor KPU NTT. Kurang dari satu jam berdialog dengan KPU NTT, tujuh perwakilan pendemo ini keluar dari ruangan dan aksi demo langsung bubar.

Kepada Wartawan, tujuh perwakilan melalui Yan Piter Windi mengatakan, kedatangannya bersama ratusan masyarakat ini untuk menyampaikan tuntutannya agar KPU NTT menunda pelaksanaan pleno penetapan pasangan calon terpilih hingga semua dugaan pelanggaran pilkada dan kecurangan yang terjadi dituntaskan.*

Editor: alfred_dama
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help