Jumat, 29 Mei 2015

Warga Malaka Ikut Pilkada Belu, Itu Melanggar Aturan

Kamis, 2 Mei 2013 12:46

Bahkan, kuat dugaan ada kepentingan elit politik yang menggunakan momentum pada kondisi  transisional Daerah Otonom Baru (DOB) Malaka.
Demikian pendapat pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Dr. David BW Pandie, M.S.

Sementara pakar hukum tata negara lainnya asal Undana Kupang, Dr. John Tuba Helan  menegaskan, warga Malaka tetap tidak bisa mengikuti pilkada Belu yang akan digelar pada Agustus 2013 mendatang sebab secara de facto dan de jure Malaka sudah berdiri sendiri sebagai daerah otonom pada tanggal 22 April 2013 lalu.

"Kalau ada undang- undang (UU) atur rakyat Malaka ikut pilih Bupati Belu itu salah 100 persen. Demikian juga kalau ada pejabat  bilang atau dukung rakyat Malaka ikut pilkada Belu  berarti dia juga salah 100 persen," tegas Tuba Helan, Rabu (1/5/2013).

"Jika ada paksa memaksa, itu sudah menyalahi aturan otonomi daerah. Dan, kita bisa menduga ada kepentingan elit politik," kata  David  yang juga pakar kebijakan publik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Undana Kupang ketika diminta pendapatnya, Rabu (1/5/2013).

David menjelaskan, sesuai Undang-Undang No. 32 Tahun 2004,  daerah otonomi adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan. 

"Karena itu kita harus berangkat dari peraturan otonomi daerah yang ada. Dan, Malaka telah resmi menjadi daerah otonomi sehingga otomatis telah terpisah dari kabupaten induk atau Kabupaten Belu. Dan, mereka tidak bisa mengikuti pemilu kada di Kabupaten Belu atau kabupaten induk," kata David.

Apalagi, lanjutnya, dalam waktu yang tidak begitu lama, masyarakat Malaka juga akan menggelar pemiliu kada untuk memilih bupati dan wakil bupati definitif.

Halaman12
Editor: omdsmy_novemy_leo
Sumber: Pos Kupang
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2015 About Us Help
Atas