A PHP Error was encountered

Severity: 4096

Message: Object of class stdClass could not be converted to string

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 105

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Object of class stdClass to string conversion

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 105

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: Object

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 105

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 105

Warga Malaka Ikut Pilkada Belu, Itu Melanggar Aturan - Pos Kupang
  • Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Senin, 28 Juli 2014
Pos Kupang

Warga Malaka Ikut Pilkada Belu, Itu Melanggar Aturan

Kamis, 2 Mei 2013 12:46 WITA
POS-KUPANG.COM, KUPANG, PK -- Jika warga DOB Malaka dipaksakan untuk mengikuti pemilihan kepala daerah (pilkada) Belu, hal itu sudah menyalahi aturan otonomi daerah.

Bahkan, kuat dugaan ada kepentingan elit politik yang menggunakan momentum pada kondisi  transisional Daerah Otonom Baru (DOB) Malaka.
Demikian pendapat pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Dr. David BW Pandie, M.S.

Sementara pakar hukum tata negara lainnya asal Undana Kupang, Dr. John Tuba Helan  menegaskan, warga Malaka tetap tidak bisa mengikuti pilkada Belu yang akan digelar pada Agustus 2013 mendatang sebab secara de facto dan de jure Malaka sudah berdiri sendiri sebagai daerah otonom pada tanggal 22 April 2013 lalu.

"Kalau ada undang- undang (UU) atur rakyat Malaka ikut pilih Bupati Belu itu salah 100 persen. Demikian juga kalau ada pejabat  bilang atau dukung rakyat Malaka ikut pilkada Belu  berarti dia juga salah 100 persen," tegas Tuba Helan, Rabu (1/5/2013).

"Jika ada paksa memaksa, itu sudah menyalahi aturan otonomi daerah. Dan, kita bisa menduga ada kepentingan elit politik," kata  David  yang juga pakar kebijakan publik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Undana Kupang ketika diminta pendapatnya, Rabu (1/5/2013).

David menjelaskan, sesuai Undang-Undang No. 32 Tahun 2004,  daerah otonomi adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan. 

"Karena itu kita harus berangkat dari peraturan otonomi daerah yang ada. Dan, Malaka telah resmi menjadi daerah otonomi sehingga otomatis telah terpisah dari kabupaten induk atau Kabupaten Belu. Dan, mereka tidak bisa mengikuti pemilu kada di Kabupaten Belu atau kabupaten induk," kata David.

Apalagi, lanjutnya, dalam waktu yang tidak begitu lama, masyarakat Malaka juga akan menggelar pemiliu kada untuk memilih bupati dan wakil bupati definitif.

"Tidak mungkin mereka yang sudah otonomi harus ikut pemilukada di kabupaten induk. Malaka saat ini tidak lagi menjadi bagian dari Kabupaten Belu, sehingga otomatis masyarakatnya juga adalah masayarakat Malaka, bukan Belu," tegas David.

Dia menyatakan, jika ada upaya pemaksaan, maka diduga ada kepentingan elit politik. Hal itu, lanjutnya, akan berdampak pada legitimasi dan legalitas pemilukada Belu. 

"Karena itu, KPU selaku penyelenggara harus berani memilah dan mengikuti batas wilayah yang ada. Dalam arti dari pemekaran itu ada berapa kecamatan yang masuk Malaka dan berapa yang masuk Kabupaten Belu, maka otomatis masyarakat selaku pemilih juga terpisah  sesuai kecamatan yang terpisah pula," katanya.

Menurut dia, polemik antara Pemkab dan KPU Belu untuk menyertakan atau tidak masyarakat di Daerah Otonom Baru (DOB)/Kabupaten Malaka dalam Pilkada Belu pada Agustus 2013 mendatang, bisa menimbulkan konflik di masyarakat. Untuk itu, KPU Belu harus memetakan wilayah-wilayah peserta Pilkada Belu sesuai UU Otonomi Daerah.


Editor: omdsmy_novemy_leo
Sumber: Pos Kupang
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas