Minggu, 23 November 2014
Pos Kupang

Bupati Belu: Saya Tidak Membeo Saja

Kamis, 2 Mei 2013 02:17 WITA

Bupati Belu: Saya Tidak Membeo Saja
POS KUPANG/DOK
Joachim Lopez, Bupati Belu
POS KUPANG.COM, ATAMBUA -- Bupati Belu, Drs. Joachim Lopez, menegaskan, dirinya mengerti aturan secara utuh, bukan setengah-setengah, sehingga bersikap agar masyarakat DOB Malaka tidak disertakan dalam Pemilu Kada Kabupaten Belu pada Agustus 2013 mendatang.

"Saya bupati tidak asal omong. Saya mengerti aturan sehingga saya bersikap demikian. Jadi, pernyataan Juru Bicara KPU NTT, Djidon de Haan itu tendensius seolah-olah kita mengerti aturan sedikit-sedikit. Saya tidak membeo saja," tegas Bupati Lopez kepada Pos Kupang melalui telepon, Selasa (30/4/2013).

Bupati Lopez menegaskan, pemimpin yang berprinsip dan tahu aturan, itu yang dihormati masyarakat. Sebaliknya, pemimpin yang membeo saja, tentu tidak dihormati. "Dan, saya bukan tipe pemimpin yang membeo. Bukan tipe pemimpin yang diam atau menerima sesuatu tanpa dicermati terlebih dahulu. Pemimpin itu harus punya prinsip," ujarnya.

Bupati Lopez mengaku dirinya bukan pakar hukum. Djidon pun demikian. "Saya hanya mengkaji persoalan Pilkada Belu berdasarkan pertimbangan yuridis," tutur Lopez, sambil menambahkan dirinya khawatir para pihak yang menanggapi sinis pertimbangan yuridisnya patut diduga mempunyai kepentingan terhadap Pilkada Belu.
Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, John Tuba Helan, pun mendukung sikap Bupati Belu, Drs. Joachim Lopez, tidak mengikutsertakan masyarakat Daerah Otonomi Baru(DOB)/Kabupaten Malaka dalam Pilkada Belu pada Agustus 2013, sudah benar.

Sebab, secara hukum dan fakta, Malaka sudah berstatus kabupatan sama dengan Belu. "Memang benar (sikap Bupati Belu, Red), orang tidak sekolah juga tahu bahwa Malaka itu sudah terbentuk sebagai kabupaten baru yang statusnya sama dengan Kabupaten Belu. Sehingga ketika Belu memilih kepala daerahnya, maka rakyat Malaka tidak ikut karena sudah keluar dari Belu dan membentuk pemerintahan sendiri,"  jelas John Tuba Helan, dihubungi Pos Kupang, Senin (29/4/2013).

Tentang argumentasi dari KPU NTT bahwa bergabungnya Malaka dalam Pilkada Belu karena Conditio Sinu Quanon  atau syarat mutlak, Tuba Helan mengatakan, argumentasi itu tidak bisa dibenarkan.

"Bukan, Conditio Sinu Quanon itu dalam keadaan terpaksa, terdesak. Itu bukan demikian. Pelaksanaan Pilkada Belu masih bulan Agustus 2013, sementara peresmian Malaka sudah  tanggal 22 April 2013. Penjabat bupati juga sudah ada. Jadi tiga unsur, yaitu wilayah, pemerintahan dan rakyatnya sudah terbentuk, sehingga tidak boleh lagi ikut  dalam kabupaten induk, kecuali hal-hal yang berkaitan dengan keuangan, kepegawaian, itu masih dalam taraf penyesuaian. Tapi dalam pilkadanya tidak boleh," urai Tuba Helan.

Menurut dia, sikap Bupati Joachim Lopez sangat tepat sebagai orang yang memahami regulasi dan pemerintahan. "KPU mungkin salah menafsirkan aturan atau mungkin ada kekeliruan dalam pemahaman terhadap aturan yang ada," katanya.

Sementara Juru Bicara KPU NTT, Djidon de Haan, melalui layanan BlackBerry Mesengger (BBM) dari Kupang ke Jakarta, Senin (29/4/2013) siang, berkomentar, "Kalau mengertinya cuma sedikit ditambah banyak kepentingan, mending diam supaya dihormati," kata Djidon dimintai tanggapannya terkait sikap Bupati Belu, Joachim Lopez yang tetap bersikeras bahwa DOB Malaka tidak ikut dalam Pilkada Belu,  Agustus 2013 mendatang (Pos Kupang 30/4/2013).(eni)
Editor: alfred_dama
Sumber: Pos Kupang

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas