Sabtu, 5 September 2015

Bupati Belu Bersikeras Malaka Tak Ikut Pilkada Belu

Senin, 29 April 2013 22:17

Bupati Belu Bersikeras Malaka Tak Ikut Pilkada Belu
POS KUPANG/DOK
Joachim Lopez, Bupati Belu

POS KUPANG.COM, ATAMBUA -- Bupati Belu, Drs. Joachim Lopez, tetap bersikeras Daerah Otonom Baru (DOB)/Kabupaten Malaka out atau tidak mengikuti Pemilu Kada (Pilkada) Kabupaten Belu pada Agustus 2013.

Sikap Bupati Lopez itu disampaikan kepada wartawan saat pertemuan terbatas dengan Penjabat Bupati Malaka, Herman Nai Ulu, S.H, didampingi istrinya, Stefania Pah;  Wabup Belu, Taolin Ludovikus, B.A; Sekda Belu, Drs. Petrus Bere; dan Kadis Pertanian dan Perkebunan Belu, Remigius Asa, S.H, di ruang rapat Bupati Belu, Sabtu (27/4/2013).

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Belu, demikian Lopez, segera mengajukan data DP4 kepada KPU Belu pekan ini hanya menyertakan 12 kecamatan dengan anggaran Rp 12 miliar. Landasan hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang DOB Malaka.

Lopez menyatakan, dirinya tidak punya kepentingan apapun terkait pelaksaan Pilkada Belu. Keterlambatan penyerahan DP4 kepada KPU Belu, lanjut Lopez, bukan untuk menghambat proses pilkada tetapi semata-mata untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang keikutsertaan warga Malaka dalam pilkada ini.

Lopez mengatakan, mengacu pada UU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka, penjelasan pasal 4, bahwa yang dimaksud wilayah Kabupaten Belu setelah terbentuknya Kabupaten Malaka mencakup wilayah 12 kecamatan. Artinya, warga yang memenuhi syarat dan terdaftar di Kabupaten Belu.

"Jadi, DP4 kepada KPU Belu yang diserahkan pekan ini hanya 12 kecamatan. Anggaran yang sudah ditetapkan bersama DPRD Belu Rp 12 miliar. Bagaimana kita mau serahkan DP4 Kabupaten Malaka, sementara mereka sudah jadi kabupaten definitif. Tidak ada kepentingan saya untuk pilkada Belu. Ke DPR RI atau DPD saja saya tidak berminat, apalagi kepentingan politik dalam pilkada Belu," tegas Lopez.

Lopez mempertegas lagi soal Surat Dirjen Otonomi Daerah, Prof. Dr. H. Djohermansyah Djohan, MA Nomor : 171.53/1110/OTDA tanggal 20 Februari 2013 point (2) bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor  6 Tahun 2005, antara lain ditegaskan bahwa pemilih adalah penduduk yang memenuhi persyaratan dan terdaftar sebagai pemilih di daerah pemilihan.

Halaman12
Editor: alfred_dama
Sumber: Pos Kupang
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2015 About Us Help
Atas