A PHP Error was encountered

Severity: 4096

Message: Object of class stdClass could not be converted to string

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 105

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Object of class stdClass to string conversion

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 105

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: Object

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 105

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 105

Bupati Belu Bersikeras Malaka Tak Ikut Pilkada Belu - Pos Kupang
  • Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Senin, 28 Juli 2014
Pos Kupang

Bupati Belu Bersikeras Malaka Tak Ikut Pilkada Belu

Senin, 29 April 2013 11:25 WITA
Bupati Belu Bersikeras Malaka Tak Ikut Pilkada Belu
POS KUPANG/DOK
Joachim Lopez, Bupati Belu
POS KUPANG.COM, ATAMBUA -- Bupati Belu, Drs. Joachim Lopez, tetap bersikeras Daerah Otonom Baru (DOB)/Kabupaten Malaka out atau tidak mengikuti Pemilu Kada (Pilkada) Kabupaten Belu pada Agustus 2013.

Sikap Bupati Lopez itu disampaikan kepada wartawan saat pertemuan terbatas dengan Penjabat Bupati Malaka, Herman Nai Ulu, S.H, didampingi istrinya, Stefania Pah;  Wabup Belu, Taolin Ludovikus, B.A; Sekda Belu, Drs. Petrus Bere; dan Kadis Pertanian dan Perkebunan Belu, Remigius Asa, S.H, di ruang rapat Bupati Belu, Sabtu (27/4/2013).

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Belu, demikian Lopez, segera mengajukan data DP4 kepada KPU Belu pekan ini hanya menyertakan 12 kecamatan dengan anggaran Rp 12 miliar. Landasan hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang DOB Malaka.

Lopez menyatakan, dirinya tidak punya kepentingan apapun terkait pelaksaan Pilkada Belu. Keterlambatan penyerahan DP4 kepada KPU Belu, lanjut Lopez, bukan untuk menghambat proses pilkada tetapi semata-mata untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang keikutsertaan warga Malaka dalam pilkada ini.

Lopez mengatakan, mengacu pada UU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka, penjelasan pasal 4, bahwa yang dimaksud wilayah Kabupaten Belu setelah terbentuknya Kabupaten Malaka mencakup wilayah 12 kecamatan. Artinya, warga yang memenuhi syarat dan terdaftar di Kabupaten Belu.

"Jadi, DP4 kepada KPU Belu yang diserahkan pekan ini hanya 12 kecamatan. Anggaran yang sudah ditetapkan bersama DPRD Belu Rp 12 miliar. Bagaimana kita mau serahkan DP4 Kabupaten Malaka, sementara mereka sudah jadi kabupaten definitif. Tidak ada kepentingan saya untuk pilkada Belu. Ke DPR RI atau DPD saja saya tidak berminat, apalagi kepentingan politik dalam pilkada Belu," tegas Lopez.

Lopez mempertegas lagi soal Surat Dirjen Otonomi Daerah, Prof. Dr. H. Djohermansyah Djohan, MA Nomor : 171.53/1110/OTDA tanggal 20 Februari 2013 point (2) bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor  6 Tahun 2005, antara lain ditegaskan bahwa pemilih adalah penduduk yang memenuhi persyaratan dan terdaftar sebagai pemilih di daerah pemilihan.

Merujuk pada ketentuan dimaksud, tegas Lopez,  maka pemilih dalam pemilihan bupati/wakil bupati Belu adalah penduduk yang memenuhi persyaratan dan terdaftar sebagai pemilih di daerah Kabupaten Belu. "Kita tidak perlu lagi konsultasi karena dalam surat Dirjen Otda itu sudah sangat jelas. Makanya kalau ada yang bilang saya punya kepentingan, itu tidak benar. Mungkin mereka yang komentar itulah yang punya kepentingan," tandas Lopez.

Ketua KPU Belu, Drs. Paulus Klau mengatakan, seluruh tahapan pelaksanaan Pilkada Belu 2013 sampai akhir April 2013 ini belum jalan karena data DP4 yang sudah diminta KPU Belu kepada Pemkab Belu sampai saat ini belum diserahkan. Selain itu, lanjut Klau, alokasi anggaran sesuai usulan Rp 24 miliar yang ditetapkan Pemkab dan DPRD Belu, baru Rp 12 miliar. Dengan posisi anggaran demikian, maka sangat tidak mendukung seluruh tahapan pilkada.

Untuk itu, kata Klau, pihaknya mulai bekerja jika sudah ada hasil konsultasi dari Pemkab  Belu ke Kemendagri, apakah pilkada Belu melibatkan Kabupaten Malaka atau dipisahkan.

"Kami di KPU Belu tetap pada pendirian sesuai surat KPU Pusat Nomor : 162/KPU/III/2013 tanggal 18 Maret 2013, perihal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada propinsi dan kabupaten induk. Dengan dasar itu, maka  otomatis Kabupaten Malaka masih ikut serta pilkada di Kabupaten Belu sebagai kabupaten induk. Kami masih tunggu hasil konsultasi bupati ke mendagri seperti apa," tegas Klau.*
Editor: alfred_dama
Sumber: Pos Kupang
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas