PosKupang/

Aneh, Kasus Bansos DPRD NTT Hanya Diam-Diam Saja

Pakar Hukum Tata Negara, Jhon Tuba Helan merasa aneh dengan sikap diamnya DPRD NTT terkait kejanggalan pengelolaan

Aneh, Kasus Bansos DPRD NTT Hanya Diam-Diam Saja
Net
Ilustrasi
POS KUPANG.COM, KUPANG --  Pakar Hukum Tata Negara, Jhon Tuba Helan merasa aneh dengan sikap diamnya DPRD NTT terkait kejanggalan pengelolaan dana bantuan sosial di Pemerintah Propinsi NTT yang dalam dua tahun anggaran 2010 dan 2011 berturut-turut menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan NTT.

Kejanggan pengelolaan dana bansos dua tahun anggaran berturut-turut semestinya disikapi DPRD NTT selaku lembaga pengawas dan pengontrol pelaksanaan peraturan dareah APBD setiap tahunnya.

Demikian disampaikan Jhon Tubahelan saat dihubungi Pos Kupang, Selasa (22/1/2013) siang. Ia dimintai komentarnya terkait temuan BPK RI terhadap pengelolaan dana bantuan sosial lingkup Pemerintah Propinsi NTT selama dua tahun berturut-turut yakni 2010 dan 2011.

"Saya kira mereka tahu bagaimana mengelola anggaran. Dan tahun anggaran sebelumnya sudah diberitahu kalau itu (dana bansos, Red) salah pengelolaannya. Anehnya, DPRD kok sepertinya diam-diam saja. Padahal semestinya DPRD mengawasi pelaksanaan perda APBD setiap tahunnya," kata Tubahelan.

Tentang siapa yang salah sehingga dua tahun anggaran berturut- turut pengelolaan dana bansos menjadi temuan BPK, Tubahelan menjelaskan, penetapan APBD disepakati bersama antaran pemerintah dan DPRD. Tetapi pelaksanaan APBD dilakukan kepala daerah sementara DPRD mengawasi.

Bila terjadi penyimpangan, jelas Tubahelan, semestinya DPRD menegur pemerintah agar pelaksanaan APBD sesuai dengan perda yang sudah ditetapkan. Diamnya DPRD NTT dalam kejanggalan pengelolaan bansos bisa jadi lantaran mereka ada di dalamnya.*

Penulis: alwy
Editor: alfred_dama
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help