Kades: PNS atau Pejabat Sering Titip SPPD
Pos Kupang - Kamis, 23 Agustus 2012 | 22:46 WITA
POS KUPANG.COM, LARANTUKA -- Tiga kepala desa (Kades) di Lewoloba, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur (Flotim), mengaku sering dititipi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) oleh pegawai dari berbagai instansi di Kabupaten Flotim.
Satu atau dua orang pegawai jalan membawa lima sampai enam SPPD minta ditandatangani kepala desa dilengkapi cap. Ulah seperti ini yang membuat dana perjalanan dinas membengkak. Harus dibasmi sehingga kades sering menolak menandatangi SPPD titipan itu.
Raymundus Doke Dore dan Stephanus Raja Koten (mantan Kades) Lewoloba, serta Yohanes Lewa Doren, Kades Lewoloba, mengatakan itu kepada Pos Kupang usai upacara HUT ke-67 Proklamasi Kemerdekaan RI di Larantuka, Jumat (17/8/2012). Ketiganya dimintai tanggapan terkait penambahan dana perjalanan dinas, baik keluar daerah maupun dalam daerah oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Flotim awal Agustus 2012 ini.
Raymundus, Stephanus dan Yohanes mengatakan, jika penambahan dana sekadar jalan-jalan para pejabat, itu merugikan masyarakat. Menurut mereka, lebih baik uang itu untuk pembangunan dalam arti luas, apa saja entah jalan, air bersih, atau polindes.
Stephanus mengatakan, SPPD itu boleh-boleh saja asal benar tujuannya. "Saat saya menjabat kades sering PNS atau pejabat menitip SPPD, tapi saya tolak," ungkapnya.
Dia juga mengaku pernah menolak pendropingan bibit jagung yang tidak sesuai. "Saya tolak bibitnya dan SPPD juga saya tidak tanda tangan," kata Stephanus.
Ditanya soal pembengkakan dana perjalanan dinas pejabat Pemkab Flotim keluar daerah, Stephanus menyatakan, itu bukan wilayahnya berbicara. "Kalau keluar Flotim saya tidak komentar," katanya.
Raymundus Doke Doren mengatakan, pembagian keuangan negara harus sampai ke desa, jangan hanya sampai ke bupati saja. Dia menegaskan, jika dana perjalanan dinas keluar Flotim mencapai Rp 2,5 miliar untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat tidak apa-apa. Namun, kalau dana itu sekadar untuk jalan-jalan, tidur di hotel mewah, itu menyusahkan rakyat.
"Saya berharap uang perjalanan dinas itu digunakan untuk lobi-lobi di propinsi dan pusat agar mendapatkan dana yang lebih besar demi pembangunan Lewotana Flores Timur. Datangkan banyak dana dengan sasaran yang jelas, tidak apa-apa,"kata Raymundus.
Dia mengaku menolak menandatangani SPPD yang dititip pejabat dari kabupaten. "Kok satu atau dua orang yang datang bawa SPPD satu map. Saya tolak, hanya tanda tangan SPPD mereka yang datang ke desa," kata Raymundus.
Yohanes Lewa Doren mengatakan, kondisi riil yang dihadapinya seperti itu. Dikatakannya, jika penambahan dana sekadar jalan-jalan lebih baik diplotkan untuk pembangunan. Ia mengungkapkan, sering terjadi seorang yang jalan bawa banyak SPPD. "Saya sering tolak, tapi terkadang tanda tangan karena faktor kemanusiaan," ujarnya.
Beberapa nelayan yang ditemui di Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Amagarapati, Rabu kemarin, juga mengecam penambahan dana perjalanan dinas Pemkab Flotim. "Lebih baik dana itu untuk pengadaan kapal dan dikreditkan kepada kami nelayan," kata Iwan, seorang nelayan. (gem)
Satu atau dua orang pegawai jalan membawa lima sampai enam SPPD minta ditandatangani kepala desa dilengkapi cap. Ulah seperti ini yang membuat dana perjalanan dinas membengkak. Harus dibasmi sehingga kades sering menolak menandatangi SPPD titipan itu.
Raymundus Doke Dore dan Stephanus Raja Koten (mantan Kades) Lewoloba, serta Yohanes Lewa Doren, Kades Lewoloba, mengatakan itu kepada Pos Kupang usai upacara HUT ke-67 Proklamasi Kemerdekaan RI di Larantuka, Jumat (17/8/2012). Ketiganya dimintai tanggapan terkait penambahan dana perjalanan dinas, baik keluar daerah maupun dalam daerah oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Flotim awal Agustus 2012 ini.
Raymundus, Stephanus dan Yohanes mengatakan, jika penambahan dana sekadar jalan-jalan para pejabat, itu merugikan masyarakat. Menurut mereka, lebih baik uang itu untuk pembangunan dalam arti luas, apa saja entah jalan, air bersih, atau polindes.
Stephanus mengatakan, SPPD itu boleh-boleh saja asal benar tujuannya. "Saat saya menjabat kades sering PNS atau pejabat menitip SPPD, tapi saya tolak," ungkapnya.
Dia juga mengaku pernah menolak pendropingan bibit jagung yang tidak sesuai. "Saya tolak bibitnya dan SPPD juga saya tidak tanda tangan," kata Stephanus.
Ditanya soal pembengkakan dana perjalanan dinas pejabat Pemkab Flotim keluar daerah, Stephanus menyatakan, itu bukan wilayahnya berbicara. "Kalau keluar Flotim saya tidak komentar," katanya.
Raymundus Doke Doren mengatakan, pembagian keuangan negara harus sampai ke desa, jangan hanya sampai ke bupati saja. Dia menegaskan, jika dana perjalanan dinas keluar Flotim mencapai Rp 2,5 miliar untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat tidak apa-apa. Namun, kalau dana itu sekadar untuk jalan-jalan, tidur di hotel mewah, itu menyusahkan rakyat.
"Saya berharap uang perjalanan dinas itu digunakan untuk lobi-lobi di propinsi dan pusat agar mendapatkan dana yang lebih besar demi pembangunan Lewotana Flores Timur. Datangkan banyak dana dengan sasaran yang jelas, tidak apa-apa,"kata Raymundus.
Dia mengaku menolak menandatangani SPPD yang dititip pejabat dari kabupaten. "Kok satu atau dua orang yang datang bawa SPPD satu map. Saya tolak, hanya tanda tangan SPPD mereka yang datang ke desa," kata Raymundus.
Yohanes Lewa Doren mengatakan, kondisi riil yang dihadapinya seperti itu. Dikatakannya, jika penambahan dana sekadar jalan-jalan lebih baik diplotkan untuk pembangunan. Ia mengungkapkan, sering terjadi seorang yang jalan bawa banyak SPPD. "Saya sering tolak, tapi terkadang tanda tangan karena faktor kemanusiaan," ujarnya.
Beberapa nelayan yang ditemui di Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Amagarapati, Rabu kemarin, juga mengecam penambahan dana perjalanan dinas Pemkab Flotim. "Lebih baik dana itu untuk pengadaan kapal dan dikreditkan kepada kami nelayan," kata Iwan, seorang nelayan. (gem)
Editor : alfred_dama
Sumber : Pos Kupang