POS KUPANG.COM, LEWOLEBA -- Guru selalu jadi sorotan setiap kali berbicara tentang kualitas pendidikan. Tetapi apakah Kadis bisa urus guru-guru ini? Memberi mereka kenyamanan bekerja? Mari kita bicara tentang masalah-masalah kita.

Demikian sentilan dan ajakan Simon L Odel dari komisi C DPRD Lembata ketika memandu diskusi  dalam seminar sehari di SDI Waikomo, Lewoleba, Sabtu (28/7/2012). Simon menanggapi berbagai keluhan forum bahwa guru selalu disalahkan setiap kali berbicara tentang pendidikan.

Bahkan dinas sendiri mempersalahkan guru-gurunya, tetapi tidak diimbangi perhatian terhadap setiap masalah yang dihadapi guru.
Seminar itu digelar persatuan mahasiswa Aksi Pendalaman Iman (API) Reinha Rosari Mahasiswa Katolik Larantuka-Kupang.

Mengusung tema, "Prospek Peningkatan Mutu Pendidikan di Kabupaten Lembata dan menghadirkan pembicara, Simon Krowa, tokoh pendidikan Lembata yang juga kini jadi anggota DPRD Lembata. Pembicara lain, Kadis PPO,Alex T. Making, tetapi karena tidak ada di tempat,lalu digantikan Kabid Dikdas PPO Lembata, Ata Gabriel Lengari.".

Tema ini lahir dari keprihatinan API Reinha Rosari terhadap karut marutnya mutu pendidikan di NTT dan Lembata khususnya.

"Kita prihatin juga peduli dengan pendidikan. Mutu pendidikan selalu jadi sorotan di wilayah kita ini," kata Ketua API Reinha Rosari, Heribertus Bala Kelen kepada Pos Kupang di sela-sela kegiatan itu.

Heri mengungkapkan, seminar itu merupakan  rangkaian kegiatan API Reinha Rosari dalam rangka Kemah Kitab Suci di Riangdua, hingga 5 Agustus 2012.

API Reinha Rosari juga akan mensharingkan kepada umat di setiap basis di sana tentang HIV dan Aids.

"Kita akan tinggal di kelompok-kelompok. Kita sharing tentang pendidikan iman, masalah sosial, kesehatan seperti AIDS," kata Heribertus.

Disaksikan Pos Kupang, peserta diskusi menyoroti banyak hal, termasuk kemampuan Kadis PPO Lembata memanage guru-guru di Kabupaten Lembata.

Terutama ketika Kabid Dikdas PPO berbicara tentang kompetensi yang harus dimiliki guru di antaranya kepribadian, kompetensi sosial, pedagogik dan profesional. Kompetensi itu lalu dipertanyakan balik oleh forum, apakah dinas yang mengatur pendidikan di Lembata miliki kompetensi itu?

Dalam sesi dialog, forum balik mengungkapkan berbagai kekesalan mereka mulai dari proses sertifikasi, mutasi guru, tunjangan-tunjangan dan perhatian pemerintah terhadap sekolah swasta yang belum jelas.(kk)