POS KUPANG.COM, KUPANG -- Anggota Komisi X DPR RI, Venna Melinda dan Muslim, SH  mempertanyakan program pemerintah Propinsi NTT tentang apa itu gong belajar dan sejauh mana pelaksanaan Program Gong belajar dalam memajukan pendidikan di NTT.

Pertanyaan ini disampaikan usai Gubernur NTT, Frans Lebu Raya memaparkan program dan kondisi kondisi NTT berkaitan dengan masalah pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata dan ekonomi kreasi di NTT dalam dialog antara Komisi X DPR RI dengan Gubernur NTT di ruang kerja gubernur, Senin (16/7/2012) siang.

Melinda lantas menanyakan apa saja langkah konkrit yang dilakukan pemerintah propinsi NTT untuk mendongkrak posisi NTT yang berada di urutan 33 dari 33 propinsi di Indonesia dalam hal tingkat kelulusan ujian nasional tahun 2012. "Apa gong belajar sudah merata di seluruh kabupaten?" tanya Melinda.

Terhadap pertanyaan ini, Gubernur Lebu Raya menjelaskan bahwa program gong belajar adalah salah satu gerakan moral untuk membangun rasa tanggungjawab semua pihak terhadap pendidikan di NTT.

 "Soal rangking 33, kami tidak mau terima tapi ini realitas yang terjadi. Untuk memperbaiki ini, peran kabupaten atau kota sangat penting. Kita beri reward kepada guru yang berhasil di sekolah-sekolah dan sertifikasi akan terus didorong. Yang paling penting adalah peningkatan terus-menerus," katanya sambil menambahkan bahwa terkadang pengangkatan kepala sekolah berdasarkan pertimbangan politik pemimpin daerah. (roy)

Perhatian Khusus
Anggota Komisi X DPR RI lainnya, Jefirstson Riwu Kore mengatakan, saat ini Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mendapat perhatian khusus dari pusat. Karena itu, jika ada persoalan agar segera disampaikan  untuk diperhatikan.

Jefirstson juga menyampaikan masalah seputar proses peralihan status Universitas Timor (Unimor) menjadi universitas negeri, masalah di Universitas Kristen Artha Wacana (UKAW) kupang  dan beberapa masalah lainnya.

Menurut Jefri, proses pengalihan status Unimor menjadi negeri sudah diusulkan sejak tahun 2011 lalu namun masih terganjal masalah administrasi tanah. untuk mempercepat prosesnya, lanjut Jefri, harus ada upaya dari pihak Unimor untuk terus bertanya dan mengingatkan DPR RI.

"Harus ada pergerakan dari teman-teman di Unimor untuk tanya. Sehingga  bisa mengingatkan kami," katanya.

Mantan Calon Walikota Kupang ini juga menyinggung soal polemik yang terjadi di Universitas Kristen Artha Wacana (UKAW) Kupang khususnya tentang status program studi biologi. "Kami bisa bantu fasilitasi agar mahasiswa tidak dirugikan. Hanya saja kami tidak pernah tahu. Kami hanya tahu lewat media massa saja," tandasnya.

Gubernur NTT, Frans Lebu Raya penyampaikan apresiasinya atas perhatian dari Komisi X DPR RI ini dan berharap agar proses pengalihan status Unimor menjadi negeri berjalan lancar dan secepatnya karena hingga saat ini, di NTT baru memiliki tiga perguruan tinggi yakni, Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Politeknik Pertanian (Politani) dan Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Kupang.

Diakhir pertemuan itu, Ketua Komisi X DPR RI, H. Syamsul Bachri S, M.Sc mengatakan, segala persoalan yang telah dibahas bersama itu akan menjadi perhatian dan ditindaklanjuti ketika mengadakan pertemuan dengan mitra-mitra komisi. (roy)