Peneliti MTI: Wilayah NTT Cukup Mengkhawatirkan
Pos Kupang - Selasa, 17 Juli 2012 | 22:41 WITA

NetPotret Kemiskinan di salah satu daerah di wilayah NTT
Berita Terkait
- Panwaslu Undang Lusia Lebu Raya untuk Klarifikasi…
- Guru Bobol 1,3 M di Bank NTT, Mahasiswa PGRI Jadi…
- Amankan Pilgub NTT, Polda NTT Perbanyak Personil
- Yohanes: Transnusa Jangan Putus Lagi
- Tulis Kecurangan Pilgub NTT di Facebook, Pegiat LSM…
- Demokrat Dukung Frenly
- Sekda NTT: Ketahuan PNS "Jajan Lendir" Pasti Dikenakan…
- Guru Bobol Bank NTT Rp 1,3 Miliar Untuk Berjudi
- Bank NTT Dibobol Rp 1,3 Miliar, Ini Kata Dirut Bank…
- Wuih... Guru SMA 'Bobol' Bank NTT Rp 1,3 M
POS KUPANG.COM, JAKARTA -- Jami Mubarok, Peneliti Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) menilai bahwa wilayah NTT memang cukup mengkhawatirkan.
Ada dua hal yang tampak jelas di NTT, yakni miskin dan miss manajemen. Kondisi itu terjadi karena selain praktek korupsi yang terus terjadi tanpa ada penanganan secara khusus baik dari pusat maupun daerahnya sendiri.
Juga factor dominan yang menghambat gerak roda pembangunan adalah lemahnya kualitas SDM dan kemampuan manajerial pemerintahan daerah di NTT.
"Beberapa kali saya ke sejumlah daerah di NTT, kondisi tersebut tidak berubah. Rakyat miskin di mana-mana. Bahkan, di kantor pemerintahan pun hanya satu sampai dua orang saja yang bisa komputer dan internet. Artinya, lemah sekali peningkatan kualitas SDM di sana. Dan ini menandakan manajemen pemerintahan di sana (NTT) rendah, disiplin lemah dan kinerja tidak baik. Kondisi itupun masih diperburuk dengan maraknya praktek korupsi, juga akibat lemahnya fungsi pengawasan," jelas Jamil.
Jika tidak ada pengawasan yang intensif terhadap maraknya praktek korupsi, lanjut Jamil, aparat di NTT bisa semakin seenaknya menjalankan roda pemerintahan. *
Ada dua hal yang tampak jelas di NTT, yakni miskin dan miss manajemen. Kondisi itu terjadi karena selain praktek korupsi yang terus terjadi tanpa ada penanganan secara khusus baik dari pusat maupun daerahnya sendiri.
Juga factor dominan yang menghambat gerak roda pembangunan adalah lemahnya kualitas SDM dan kemampuan manajerial pemerintahan daerah di NTT.
"Beberapa kali saya ke sejumlah daerah di NTT, kondisi tersebut tidak berubah. Rakyat miskin di mana-mana. Bahkan, di kantor pemerintahan pun hanya satu sampai dua orang saja yang bisa komputer dan internet. Artinya, lemah sekali peningkatan kualitas SDM di sana. Dan ini menandakan manajemen pemerintahan di sana (NTT) rendah, disiplin lemah dan kinerja tidak baik. Kondisi itupun masih diperburuk dengan maraknya praktek korupsi, juga akibat lemahnya fungsi pengawasan," jelas Jamil.
Jika tidak ada pengawasan yang intensif terhadap maraknya praktek korupsi, lanjut Jamil, aparat di NTT bisa semakin seenaknya menjalankan roda pemerintahan. *
Editor : alfred_dama
Sumber : Tribunnews