Hamburkan Uang Rakyat

POS KUPANG.COM, JAKARTA -- Sejumlah warga asal Lembata di Jakarta menilai, rencana peluncuran KMP Feri Ile Boleng tujuan  Lewoleba-Wakatobi, Sulawesi Tenggara, pada Juli mendatang merupakan proyek menghambur-hamburkan uang rakyat karena tak membawa manfaat ekonomi.

 “Saya pikir sangat cerdas DPRD Lembata secara kelembagaan menolak dan membatalkan rencana tersebut. DPRD mesti berempati kepada masyarakat dan daerah itu karena masih dililit sejumlah persoalan substansial, seperti minimnya pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, pemenuhan kebutuhan air minum, kesehatan dan gizi masyarakat,” ujar Ansel Deri melalui press release yang diterima Pos Kupang, Minggu (24/6/2012).

Menurutnya, jika sekali pelayaran feri Pemkab Lembata mengeluarkan biaya operasional sebesar  Rp 50 juta, misalnya, berapa banyak uang rakyat yang terbuang? Lalu apa yang diharapkan dari pelayaran itu? Pemkab Lembata harus berpikir realistis dan rasional karena akan lebih banyak membawa mudarat ketimbang manfaatnya.

“Saya tidak percaya biaya operasional sekali jalan hanya Rp 25 juta. Nah, kalau sekadar jual hasil pertanian seperti sayur-mayur atau umbi-umbian ke Wakatobi, sangat aneh,” jelas Ansel.

Menurutnya, Pemkab Wakatobi mengonsumsi hasil-hasil pertanian di wilayah Kecamatan Wangi-wangi dan Wangi-wangi Selatan. Juga di luar dua kecamatan tersebut, yakni Kacamatan Kaledupa, Kaledupa Selatan, Tomia, Tomia Timur, Binongko, dan Togo Binongko. “Artinya, warga Wakatobi tak perlu susah payah beli jauh-jauh dari Lembata,” jelas Ansel.

Sementara buah-buahan di Lembata seperti jeruk, rambutan, mangga dan lain-lain sebaiknya dipikirkan untuk dilirik pasarnya ke wilayah NTT atau luar seperti Bali, NTB, atau Jawa. Jangan sampai setiap tahun daerah menunggak utang sewa feri. Belum lagi kondisi cuaca yang kadang tak bersahabat sehingga pelayaran harus terhenti dalam waktu lama.

“Tentu tak logis kalau setiap hari masyarakat Lembata hanya menunggu kelor Wakatobi untuk konsumsi karena menjadi sayur favorit masyarakat sebagaimana disampaikan Bupati Lembata saat kunjungan di Wakatobi beberapa waktu lalu,” kata Ansel.

Dikatakan, mestinya Pemkab Lembata menjajaki kerja sama dengan kabupaten lain di wilayah NTT untuk memajukan ekonomi masyarakatnya di tingkat lokal. Jika hasil kajiannya relevan dan ada peluang ekonomi, bisa ditindaklanjuti. Tak perlu mengharapkan produk kelautan Wakatobi masuk dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Atau sebaliknya misalnya petani Lembata memasarkan hasil pertaniannya ke Wakatobi.

Flores Timur merupakan salah kabupaten yang produksi ikannya sangat besar. Kabupaten itu juga memiliki armada penangkapan ikan yang bisa memasok kebutuhan ikan di Lembata, Alor, bahkan Pulau Flores. Mungkin lebih tepat menjajaki kerja sama bidang perikanan dengan kabupaten tetangga ini.

Selama ini Lembata selalu memasok hasil pertanian dari Pulau Flores dan pulau-pulau sekitarnya. Mana mungkin pada saat bersamaan masyarakat Lembata menjadi konsumen hasil pertanian dari luar sekaligus memasarkan hasil pertaniannya ke propinsi lain.

Rencana itu terkesan aneh dan tidak masuk akal. Apalagi mau mendatangkan ikan dari propinsi lain memenuhi kebutuhan warga Lembata. Sementara kabupaten tetangga ternyata penghasil ikan.

“Rencana ini kelihatan tidak diikuti kajian tim teknis dari dinas-dinas terkait setempat tetapi ambisi bupati dan pihak Badan Anggaran DPRD Lembata tanpa melihat untung-rugi bagi daerah dan rakyat. Jangan sampai kesepakatan ini tanpa persetujuan DPRD secara kelembagaan,” tegasnya.

Dikatakan, kebutuhan armada feri di seluruh wilayah NTT masih sangat mendesak. Kalau sekarang Pemkab Lembata menyewa Feri Ile Boleng untuk melayani Lewoleba-Wakatobi, justru masyarakat Flores Timur, Alor, dan Lembata yang hendak ke Kupang, tak terlayani.

Hal senada diungkapkan Fransiskus Xaverius (Ciku) Namang. Ciku malah meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT tidak menyewakan kapal feri terkait rencana tersebut. Banyak masalah rakyat yang diusulkan melalui musrembang desa, kecamatan, dan kabupaten belum dipenuhi hingga saat ini dengan alasan dana tidak ada.

“Bila Pemprov NTT melalui PT Flobamora menyetujui izin sewa feri, itu menunjukkan pemprov sedang ikut menyakiti rakyat Lembata. Biaya sewa feri ini berasal dari pajak masyarakat. Mereka mau jalan dan jembatannya ke seluruh kecamatan dibangun. Bukan merintis rute baru di laut yang tak menyentuh kebutuhan yang  lebih mendesak di darat,” kata Ciku Namang.
Alokasi anggaran sebesar Rp  300 juta, lanjut aktivis Forum Kota (Forkot), sebaiknya dibangun kembali pasar di tengah kota yang dibakar oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Menurut Ketua Yayasan Adam Malik Aphocalipt, Karolus Etoehaq, rencana itu sama artinya dengan upaya Bupati Eliaser Yentjie Sunur dan DPRD Lembata menggarami laut. Pasalnya, Lembata dan juga Flores Timur serta Alor merupakan daerah yang potensi kelautannya melimpah.