Gong Belajar Seperti Lonceng Gereja

POS KUPANG.COM, KUPANG -- Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Drs. Petrus Ly, M.Si, mengatakan, program Gong Belajar belum memberikan dampak pada hasil ujian nasional (UN) di NTT saat ini. Sama seperti lonceng gereja, sifatnya hanya mengimbau saja.

"Gong belajar itu  sebuah konsep, sebuah paradigma yang ingin dimiliki masyarakat, tapi ini melalui suatu proses sosialisasi, butuh waktu panjang. Mungkin jangka panjang sekitar lima sampai 10 tahun, tapi saat ini belum  memberikan dampak pada hasil UN. Belum bisa, karena tidak mudah mengubah perilaku orang," kata Petrus saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (29/5/2012). Petrus Ly diminta komentarnya mengenai hasil UN dalam kaitannya program Gong Belajar.

Petrus berpendapat, program gong belajar itu baik, hanya saja kultur masyarakat NTT  belum mendukung. "Sama seperti lonceng gereja, juga mengimbau saja. Gong belajar memang betul hanya belum menjadi budaya, milik masyarakat, tidak bisa serta merta dengan Gong Belajar itu orang mengubah tingkah laku atau perilaku dan kepedulian orangtua," katanya.

Petrus mengatakan, untuk menggugah perhatian orangtua terhadap anak bahwa belajar tidak sekadar dengan Gong Belajar. "Kita paham konsep tersebut  tapi bagaimana perangkat untuk menyadarkan orang, itu belum karena masih dalam tataran  konsep,  aksinya belum bisa," kritiknya

Menurut dia, hasil UN ini sangat terkait dengan kompetensi guru. Tes kompetensi guru yang akan ikut sertifikasi,  ungkap Petrus, menunjukkan bahwa kompetensi guru di NTT  sangat rendah.

"Kalau kompetensi guru rendah lalu hasil UN tinggi, itu mustahil. Itu adalah keajaiban. Hasil kompetensi guru sangat memrihatinkan karena kompetensi awal ada yang mendapat nilai 4. Kalau seperti itu kemampuan guru, berapa nilai yang diharapkan?" tanya Petrus.
Di lain pihak, lanjutnya, apa strategi pemerintah untuk mengatasi hal ini. Gong belajar tidak sekadar itu, aksinya apa. Ada persoalan belajar pada anak, pada orangtua dan kebijakan pemerintah.  

"Kebijakan pemerintah membuat gong belajar, tapi bagaimana guru yang rendah kompetensinya. Tidak bisa lagi dengan cara klasik, selain pelatihan-pelatihan perlu ada pendampingan. Kami dari perguruan tinggi berpendapat perlu ada pendampingan kepada guru dari aspek kompetensi, kemampuan mengajar dan penguasaan bidang studi atau kompetensi profesional," tandas Petrus.

Ia mengatakan, banyak guru yang tidak memiliki kerinduan untuk mengikuti perkembangan informasi dan lebih banyak apa adanya. Apalagi guru di daerah terpencil, terputus  arus informasi karena itu perlu ada pendampingan dan buka diri dengan perguruan tinggi.

Sebagian besar guru di NTT, demikian Petrus,  tamatan  FKIP Undana. Kalau mutu guru rendah berarti mutu Undana rendah. "Sekarang sejauh mana orang peduli dengan FKIP, sebagai penghasil guru, apa sumbangannya. Kami  bergantung pada pemerintah pusat, pemerintah daerah apa yang dibuat," katanya.

Petrus menyatakan,  pendidikan saat ini masih menggunakan model dulu. "Sepanjang masih menggunakan kebijakan dan cara yang lama, tetap saja seperti itu. Kalau mau meningkatkan peringkat  harus mengurangi tekanan terhadap guru, tekanan politik. Tekanan politik dari pemerintah dan dewan seringkali campur dalam urusan-urusan pendidikan, misalnya keputusan untuk naik kelas. Jika anak  tidak naik, ya tidak boleh naik kelas," kata  Petrus. (ira)