• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Jumat, 31 Oktober 2014
Pos Kupang

Pemkab Alor Hanya Siapkan Lahan

Kamis, 29 Maret 2012 10:48 WITA
Pemkab Alor Hanya Siapkan Lahan
POS KUPANG/OKTO MANEHAT
Massa saat berorasi di halaman kantor Kejari Kalabahi, Rabu (27/3/2012).
Laporan Wartawan Pos-Kupang.Com, Okto Manehat

POS-KUPANG.COM, KALABAHI -- Di kantor bupati Alor, pendemo ditemui Plt. Sekda Alor, Drs. Okto Lasiko. Lasiko menjelaskan, sekarang ini kalau ada bantuan fisik dari pusat. Pemkab, katanya, punya kewajiban menyiapkan lahan.

Dana tersebut, kata Lasiko, dikeluarkan sudah sesuai prosedur dalam hal ini  sudah ada pemberitahuan kepada DPRD mengenai pembayaran ganti rugi tanah sebesar Rp 5 miliar lebih.

Massa kemudian bergerak ke Kantor DPRD Alor. Di rumah rakyat ini pendemo diterima dua Wakil Ketua DPRD Alor, James Takalapeta, SH dan Deni Lalitan. Takalapeta kepada pendemo menjelaskan, semuanya sudah ada prosedur. Jika ada penyimpangan keuangan, ungkap Takalapeta, diserahkan saja kepada lembaga pengawas keuangan. Setelah dari kantor DPRD Alor massa membubarkan diri.

Massa FN2K yang di koordinir Walter Datemoli, Viktor Sumaa dan Yehuda Lanlu, berorasi dari pagar luar kantor tersebut. Selain orasi, massa juga menempel foto Bupati Alor, Drs. Simeon Th. Pally, Plt. Sekda Alor, Drs. Okto Lasiko, Kadis Keuangan dan Aset Daerah, Urbanus Bella, SE dan Plt. Kabag Tata Pem Setda Alor, Ade Massa, S.Sos, di pagar tembok nama kantor Kejari Kalabahi.  Dibawah setiap foto itu, dituliskan segera diperiksa dan ditahan. Selain foto tersebut juga ada foto lain uang seratus ribu rupiah dengan tumpukan yang tinggi yang tengah dibagikan oleh Bendahara PKAD, Anwar Tey.

Dalam orasi yang menggunakan sebuah megaphone, massa FN2K mempertanyakan Kajari Kalabahi, Tri Sujoko, SH dan jajarannya mengenai laporan yang telah diberikan mereka pada awal bulan februari lalu. FN2K mengkritik kinerja Kejari Kalabahi yang lambat menangani laporan tersebut. Laporan FN2K tersebut terkait legalitas dana Rp 5,4 miliar yang dipakai untuk pembayaran ganti rugi pembebasan tanah untuk proyek pemukiman MBR di desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut.

FN2K menyatakan pembayaran itu tidak sesuai mekanisme karena APBD 2012 belum ditetapkan, namun Pemda Alor bisa mengeluarkan dana sebesar itu untuk pembayarakan ganti rugi tanah. FN2K juga menduga proses pembayaran ganti rugi tanah tersebut telah terjadi mark up karena tidak sesuai dengan NJOP.
Editor: sipri_seko
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas