BBM Naik Sama Dengan Membunuh Rakyat NTT
Pos Kupang - Kamis, 22 Maret 2012 | 09:19 WITA
POS KUPANG/MUHLIS AL ALAWI
Aliansi Masyarakat NTT menyampaikan aspirasi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di Ruang Kelimutu DPRD NTT, Rabu (21/3/2012)
Berita Terkait
- Pemkab Sikka Tidak Tahu Rekomendasi Beli BBM
- Kasus BBM Tower, Marsel Mengaku Disuruh Pak Made
- Mafia BBM di Sikka Dibungkus Tiga Tahun
- Kasubag Ekonomi: Rekomendasi Berdasakan Perpres
- Mafia BBM, Orang Ekonomi Bilang Bisa
- Mafia BBM di Sikka Mulai Terbongkar
- Dibungkus 3 Tahun, Polisi Bongkar BBM Tower Telkomsel
- Polisi Belu Gerebek Lima Titik Penimbunan BBM
- Kapolda NTT: Polisi Bermain BBM Saya Sikat
- 1 Ton Lebih BBM Gagal diselundupan Ke Tilos
POS-KUPANG.COM, KUPANG -- Rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) mendapat reaksi keras dari Aliansi Masyarakat NTT di Kota Kupang, Rabu (21/3/2012). Menaikkan harga BBM sama dengan 'membunuh' dan menyengsarakan masyarakat NTT yang miskin.
Pernyataan sikap Aliansi Masyarakat (Alimas) NTT yang diusung berbagai elemen mahasiswa di Kota Kupang ini disuarakan saat bertatap muka dengan Wakil Ketua DPRD NTT, Kasintus P Ebu Tho, dan beberapa anggota Dewan lainnya di Ruang Sidang DPRD NTT, Rabu (21/3/2012) siang.
Menurut Alimas, kenaikan BBM akan memberikan dampak negatif bagi berbagai sektor kehidupan masyarakat di NTT. Alimas juga menyatakan bahwa dampak kenaikan BBM akan semakin menghimpit ekonomi masyarakat. Fakta itu terbukti dengan sudah naiknya harga seluruh kebutuhan primer masyarakat seperti sembako sebelum ada kenaikan harga BBM. Tak hanya itu, kenaikan harga BBM nanti juga akan diikuti dengan kenaikan tarif daftar listrik, tarif air serta berbagai kebutuhan dasar lainnya. "Kondisi ini menjadikan melemahnya daya beli masyarakat," tulis Alimas NTT.
Bagi Alimas, pencabutan subsidi BBM merupakan langkah menyengsarakan rakyat yang jauh dari prinsip kemanusiaan dan keadilan. Minimal ada 135 juta rakyat Indonesia yang tercekik oleh inflasi riil yang mencapai 15-20 persen. Sementara bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sebesar Rp 150 ribu per kepala keluarga hanya bisa menjangkau 70 juta penduduk saja.
Tak hanya itu, bantuan langsung sementara masyarakat bukanlah solusi yang baik. Bantuan itu terkesan meninabobokan masyarakat serta mendidik karakter bangsa yang malas berusaha. Dengan demikian, masyarakat menjadi pengemis, hanya bisa mengulurkan tangan mengharap belas kasihan dari pemerintah. "Bukankah BLSM hanya bersifat sementara, sedangkan dampak kenaikan BBM bersifat permanen," tulis Alimas.
Terhadap fakta-fakta yang disampaikan Alimas, Wakil Ketua DPRD NTT, Kasintus P Ebu Tho menyatakan apresiasinya terkait sikap aliansi yang menolak kenaikan harga BBM. Ia pun menyatakan sepakat dengan sikap aliansi untuk menolak naiknya harga BBM. "Tidak hanya adik-adik saja yang menyampaikan aspirasi itu, banyak warga yang juga menyampaikan aspirasi serupa. Dengan demikian penolakan kenaikan BBM menjadi tuntutan masyarakat NTT," ujar Kasintus.
Pernyataan sikap Aliansi Masyarakat (Alimas) NTT yang diusung berbagai elemen mahasiswa di Kota Kupang ini disuarakan saat bertatap muka dengan Wakil Ketua DPRD NTT, Kasintus P Ebu Tho, dan beberapa anggota Dewan lainnya di Ruang Sidang DPRD NTT, Rabu (21/3/2012) siang.
Menurut Alimas, kenaikan BBM akan memberikan dampak negatif bagi berbagai sektor kehidupan masyarakat di NTT. Alimas juga menyatakan bahwa dampak kenaikan BBM akan semakin menghimpit ekonomi masyarakat. Fakta itu terbukti dengan sudah naiknya harga seluruh kebutuhan primer masyarakat seperti sembako sebelum ada kenaikan harga BBM. Tak hanya itu, kenaikan harga BBM nanti juga akan diikuti dengan kenaikan tarif daftar listrik, tarif air serta berbagai kebutuhan dasar lainnya. "Kondisi ini menjadikan melemahnya daya beli masyarakat," tulis Alimas NTT.
Bagi Alimas, pencabutan subsidi BBM merupakan langkah menyengsarakan rakyat yang jauh dari prinsip kemanusiaan dan keadilan. Minimal ada 135 juta rakyat Indonesia yang tercekik oleh inflasi riil yang mencapai 15-20 persen. Sementara bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sebesar Rp 150 ribu per kepala keluarga hanya bisa menjangkau 70 juta penduduk saja.
Tak hanya itu, bantuan langsung sementara masyarakat bukanlah solusi yang baik. Bantuan itu terkesan meninabobokan masyarakat serta mendidik karakter bangsa yang malas berusaha. Dengan demikian, masyarakat menjadi pengemis, hanya bisa mengulurkan tangan mengharap belas kasihan dari pemerintah. "Bukankah BLSM hanya bersifat sementara, sedangkan dampak kenaikan BBM bersifat permanen," tulis Alimas.
Terhadap fakta-fakta yang disampaikan Alimas, Wakil Ketua DPRD NTT, Kasintus P Ebu Tho menyatakan apresiasinya terkait sikap aliansi yang menolak kenaikan harga BBM. Ia pun menyatakan sepakat dengan sikap aliansi untuk menolak naiknya harga BBM. "Tidak hanya adik-adik saja yang menyampaikan aspirasi itu, banyak warga yang juga menyampaikan aspirasi serupa. Dengan demikian penolakan kenaikan BBM menjadi tuntutan masyarakat NTT," ujar Kasintus.
Penulis : alwy
Editor : sipri_seko