Setahun Bekerja, Terima Honor Hanya 10 Bulan

POS KUPANG.COM, KUPANG --- Ruang rapat Ketua DPRD NTT, Ibrahim A Medah, penuh sesak oleh sekitar 50 tenaga harian lepas tenaga bantu penyuluh pertanian (THL- TBPP), Selasa (7/2/2012) siang. Mereka meminta agar DPRD NTT dan Pemerintah Propinsi NTT mengupayakan pembayaran honor THL TBPP bisa genap selama 12 bulan.

"Kementerian pertanian hanya menanggung 10 bulan honor dan biaya operasional dalam setahun. Sedangkan kami bekerja penuh selama 12 bulan dalam setahun," tulis Wakil Ketua Badan Pengurus Forum Komunikasi THL TBPP Propinsi NTT, Silvester Leo Kali, SP dalam surat aspirasinya yang diterima Ketua DPRD NTT, Ibrahim A Medah.

Tak hanya itu, Silvester juga meminta agar pemerintah memrioritaskan pengangkatan CPNS bagi THL-TBPP yang sudah lama mengabdi di NTT. Pasalnya beberapa kali tes Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) dengan formasi kebutuhan tenaga penyuluh, namun yang diprioritaskan malah dari pelamar umum.

"Untuk itu DPRD NTT harus meminta Pemprop NTT membuat kajian kekurangan tenaga penyuluh agar target pembangunan pertanian dengan menjadikan NTT sebagai propinsi jagung dan ternak dapat tercapai.  Keberadaan THL TBPP NTT harus menjadi tenaga penyuluh tetap atau pengangkatan CPNS," ungkap Silvester.

Kekurangan Penyuluh
Silvester menambahkan, DPRD dan Pemprop NTT diminta mendorong pemerintah pusat untuk mempercepat terbitnya payung hukum penyelesaian pengangkatan tenaga honor dan kontrak termasuk THL TBPP. Hal itu sesuai putusan Panja Gabungan DPR RI, Komisi II, XII dan X, 26 April 2010 lalu.

Silvester mengakui, NTT masih kekurangan 321 orang penyuluh untuk memenuhi kebijakan satu desa satu penyuluh. Total keseluruhan penyuluh yang berada di NTT sebanyak 2.472 dari 2.793 desa / kelurahan di NTT.

"Keberadaan THL TBPP telah membawa perubahan yang konstruktif dalam pembangunan pertanian di Indonesia. Kami selalu berupaya memberikan konstribusi yang terbaik dalam menyukseskan program revitalisasi pembangunan pertanian," kata Silvester.