Gaji Januari DPRD NTT Belum Dibayar

POS KUPANG.COM, KUPANG ---  Menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTT tak selamanya mendapatkan berbagai kemudahan akses fasilitas dan birokrasi. Buktinya, hingga saat ini 55 anggota DPRD NTT belum menerima gaji bulan Januari hanya karena pergantian bendahara.

Ketua DPRD NTT, Ibrahim A Medah, yang dikonfirmasi di Kupang, Kamis (2/2/2012) siang, membenarkan 55 anggota DPRD NTT belum menerima gaji bulan Januari 2012. Ia mengetahui setelah beberapa anggota DPRD NTT mengeluhkan saat rapat dewan beberapa waktu lalu.

"Anggota DPRD NTT secara internal mengeluh belum menerima gaji. Kemudian saya panggil sekwan terkait keluhan para anggota DPRD NTT," ujar Medah.

Medah mengatakan, selain persoalan pergantian bendahara, masalah belum jadinya Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD NTT 2012 juga menjadi biangnya.

"Kalau Pergub-nya belum ada memang belum bisa ditindaklanjuti dengan pencairan. Dan, bendahara sementara diproses. Dengan demikian pencairan belum bisa jalan. Itu jawaban sekda saat dikoordinasikan," kata mantan Bupati Kupang dua periode tersebut.

Terhadap persoalan itu, kata Medah, ia berkoordinasi dengan Sekda NTT, Frans Salem, untuk mendapatkan titik terang persoalannya.  Sekda Salem saat itu menjanjikan koordinasi dengan sekwan untuk menyelesaikannya. "Tetapi saya belum tahu bagaimana perkembangannya," jelas Medah.

Meski belum digaji dewan sudah perjalanan dinas ke luar daerah seperti di Bali, Jakarta, Medah mengatakan, DPRD memiliki berbagai program yang harus dilaksanakan, salah satunya  sosialisasi perda. Memang dananya belum cair, namun ia meminta agar para anggota menanggulangi dulu biar program berjalan sesuai waktu. "Setelah terlaksana baru uang diganti," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, banyaknya satuan kerja perangkat daerah yang belum mencairkan dana  anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2012 rupanya karena ada persoalan. Persoalan itu terkait banyaknya SKPD yang masih nekat menggunakan bendahara bertahun-tahun dan tidak ada regenerasi.

Sekretaris Daerah NTT, Frans Salem, yang dikonfirmasi Pos Kupang di Kupang, Senin (30/1/2012) siang, menyatakan fakta itu berdasarkan laporan biro keuangan kepada dirinya. Dikatakannya, seluruh SKPD harus memiliki kader untuk menjabat sebagai bendahara.

Salem mengatakan, di setiap SKPD tidak boleh ada jabatan bendahara yang abadi. Setiap tahunnya harus ada kader-kader yang disiapkan untuk menjadi bendahara.