Oleh Petrus Y Wasa

Gerakan Rakyat, Sesat Pikir dan Supremasi Hukum

MASIH lekat dalam ingatan kita rangkaian kata manis yang diumbar ketika reformasi digulirkan di negeri ini sebelas tahun silam. Salah satu rangkaian kata manis yang dibungkus dalam kado yang disebut agenda reformasi itu adalah penegakan supremasi hukum. Penegakan supremasi hukum itu artinya hukum menjadi supremasi tertinggi atau menjadi panglima di negeri ini.

Rangkaian kata manis tersebut sengaja dikedepankan sebagai koreksi  sekaligus sebagai pembeda antara era reformasi dengan era orde lama dan orde baru. Pada masa rezim Soekarno, politiklah  yang menjadi panglima. Sedangkan pada masa rezim Soeharto, ekonomi yang menjadi panglima.

Rangkaian kata manis itu kian merasuki pikiran rakyat ketika mendapat pembenarannya dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pasal tersebut ditegaskan, semua warga negara diperlakukan  sama di hadapan hukum. Para pejabat negara pun tiada henti membombardir rakyat dengan kata-kata manis itu melalui pidato mereka dalam berbagai kesempatan. Menurut mereka, supremasi hukum sudah seharusnya ditegakkan di negara ini, karena negara Indonesia adalah negara hukum bukan negara kekuasaan. Hal itu membuat rakyat semakin yakin dan menerima begitu saja kata-kata manis itu tanpa merasa perlu mempertanyakan kebenarannya.

Di benak rakyat terbayang suatu negara di mana supremasi hukum benar-benar ditegakkan. Siapa yang terbukti bersalah  dihukum tanpa pilih kasih. Tidak ada praktek mafia hukum. Tidak ada jual beli kasus. Tidak ada suap-menyuap untuk memenangkan suatu perkara. Tidak ada oknum polisi, jaksa maupun hakim yang nakal. Karena itu rakyat sangat patuh pada aturan hukum yang ada. Mereka  tidak tahu, dan  kalau pun tahu  mungkin mereka takut untuk mempertanyakannya, bahwa  di dalam prakteknya hukum hanya berlaku bagi mereka, rakyat kecil. Kata-kata manis itu dengan sengaja digembar-gemborkan penguasa untuk menutupi praktek busuk itu.
 

Gerakan rakyat


Kata-kata manis tersebut juga diumbar pihak kepolisian sebagai penyidik dan kejaksaan sebagai penuntut dalam kasus kedua mantan pimpinan KPK, Bibit Samat Riyanto dan Chandra M Hamzah.  "Biarkan kasus ini diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kita harus menghormati proses hukum yang sedang berjalan, demi tegaknya supremasi hukum di negeri ini," kilah para pejabat dari kedua institusi penegak hukum itu jika ditanya tentang penanganan kasus yang sejak awal penanganannya sudah mengundang kontroversi ini.

Bahkan DPR RI, dalam hal ini Komisi III, yang seharusnya menjadi penyambung lidah rakyat, bukannya menyuarakan  kegelisahan rakyat, malah membela kedua institusi penegak hukum itu dan berbalik melawan rakyat. "Biarkan kasus ini berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kalau pun terdapat bukti yang cukup dan harus diproses hingga ke pengadilan, biarkan kasus ini sampai ke pengadilan. Hal tersebut penting dilakukan demi penguatan kelembagaan terhadap lembaga penegak hukum yang ada, baik kepolisian maupun kejaksaan," demikian jawaban salah seorang anggota Komisi III DPR-RI. Jawaban yang tentu saja sangat jauh dari apa yang diharapkan rakyat terhadap penyelesaian kasus tersebut.

Di tengah situasi dan kondisi seperti itu timbullah gerakan rakyat yang memrotes ketidakadilan dalam penanganan kasusus Bibit dan Chandra tersebut. Gerakan rakyat itu terdiri atas dua bagian besar. Ada yang menyampaikan protesnya melalui media, baik media massa maupun melalui jaringan internet. Ada juga yang mengajukan protes secara terbuka melalui berbagai demo yang mereka gelar di berbagai tempat yang mereka anggap strategis. Mulanya gerakan ini timbul berupa kelompok-kelompok kecil, namun kian lama gerakan tersebut kian membesar dengan jumlah pendukung jutaan orang dan skalanya yang semula hanya di Jakarta dan beberapa kota besar, kian meluas hampir ke seantero negeri.

Gerakan tersebut lahir secara spontan sebagai reaksi atas tersumbatnya saluran demokrasi yang ada. Wakil rakyatnya yang seharusnya menyalurkan suara rakyat malah lebih membela kepentingan penguasa. Rakyat merasa senasib dengan Bibit dan Chandra, yang dengan sekuat tenaga harus berjuang sendirian mempertahankan haknya dalam berhadapan dengan penguasa. Mereka bereaksi bukan saja karena bersimpati pada ketidakadilan yang dialami Bibit dan Chandra, melainkan karena mereka pun tidak ingin ketidakadilan yang sama suatu saat nanti terjadi pada mereka.

 
Sesat pikir

Jan Heddrik Rapar dalam bukunya Pengantar Logika mengatakan, di dalam logika atau ilmu tentang sistem berpikir manusia dikenal adanya gejala yang disebut sesat pikir. Sesat pikir adalah suatu cara berpikir di mana apa yang dipikirkan itu seolah-olah benar. Namun di dalam kenyataan apa yang dipikirkan itu tidak benar karena tidak direalisasikan. Cara berpikir seperti itu sering diindoktrinasi suatu rezim penguasa kepada rakyatnya guna membenarkan kebijakan atau tindakan yang dilakukannya. Di mana kebijakan atau tindakan tersebut sebenarnya hanya untuk melindungi kepentingannya semata dan bukan kepentingan rakyat.

Dicontohkan Rapar, segala kebijakan atau pun tindakan yang dilakukan berkaitan dengan kepentingan publik, baik oleh pemerintah maupun swasta selalu dikatakan, "demi kepentingan rakyat." Namun dalam kenyataannya, jangankan menikmati hasilnya, mendengar tentang kebijakan tersebut pun mungkin rakyat tidak pernah. Sementara di dalam pelaksanaannya nanti rakyatlah yang harus menanggung beban, bahkan mungkin menjadi tumbalnya.

Bagi rakyat Indonesia, praktek seperti ini bukanlah hal yang asing. Pada masa kekuasaan rezim Soeharto selama kurang lebih tiga puluh tahun, sesat pikir seperti ini sangat sering digembar-gemborkan dan diindoktrinasi penguasa kepada rakyat. "Kita harus menjaga kestabilan keamanan demi suksesnya pelaksanaan pembangunan," itulah salah satu rangkaian kata manis yang sering disodorkan ke telinga rakyat. Karena itu rakyat tidak berani memberikan perlawanan sekalipun pelaksanaan pembangunan itu seringkali merampas hak-hak,  mengganggu kelangsungan hidup, bahkan mungkin mengancam keselamatan nyawa mereka sekalipun.

Dalam konteks inilah gerakan rakyat yang memrotes ketidakadilan dalam kasus Bibit dan Chandra dapat dipahami. Dengan gerakannya itu, rakyat  ingin memberikan pencerahan kepada warga bangsa ini untuk tidak terbius oleh kata-kata manis yang diucapkan penguasa sebelas tahun silam. Gerakan tersebut juga hendak menyadarkan kita sebagai warga bangsa dari sesat pikir yang selama ini sengaja diindoktrinasi penguasa kepada kita  demi membela kepentingannya. Segala kebijakan atau tindakan yang berkaitan dengan hukum selalu dikatakan, 'demi tegaknya supremasi hukum.' Namun dalam kenyataannya, bukan supremasi hukum yang ditegakkan, melainkan supremasi kekuasaan.

Penegakan supremasi hukum tetap merupakan suatu slogan kosong belaka. Dalam penegakan hukum tetap saja terjadi tebang pilih. Praktek mafia hukum sudah berurat akar dalam penegakan hukum di negeri ini. Suap menyuap untuk memenangkan perkara sudah merupakan rahasia umum. Institusi penegak hukum telah menjadi lahan basah tempat orang mengeruk sebanyak mungkin uang untuk kekayaan pribadinya. Plesetan KUHP sebagai Kasi Uang Habis Perkara sangatlah tepat digunakan untuk menggambarkan situasi dan kondisi bobrok tersebut.


Kontrak sosial


Jika kita sebagai bangsa sudah memiliki kesadaran akan adanya  sesat pikir tersebut, maka sudah saatnya untuk mempertanyakan kembali kontrak sosial yang telah kita buat dengan para penyelenggara negara pada masa awal pembentukan negara ini.  Karena pada saat dibuatnya kontrak sosial tersebut, para penyelenggara negara menyanggupi untuk mengakomodasi segala kepentingan rakyat dalam berbagai aspek kehidupan bernegara, termasuk di  bidang hukum.

Kekuasaan memiliki kecenderungan untuk melakukan korupsi, kata Francois Bacon, seorang ilmuwan Perancis. Kekuasaan besar yang diberikan rakyat kepadanya secara perlahan mengubah cara pandang penyelenggara negara terhadap dirinya. Dari sebelumnya sekadar penyelenggara negara menjadi penguasa. Berubahnya cara pandang tersebut dengan sendirinya turut bergeser pula peran yang dimainkannya. Sebagai penguasa bukan lagi kepentingan rakyat yang dipikirkan dan diejawantahkan dalam berbagai kebijakan dan tindakannya. Segala kebijakan dan tindakan yang dilakukan hanyalah untuk memenuhi kepentingan dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Sehingga tidaklah mengherankan  jika di bidang hukum didapati hukum hanya berlaku bagi rakyat kecil.

Dalam menghadapi penyelenggara negara yang telah berubah rupa menjadi penguasa ini, tiada pilihan lain bagi rakyat selain mengerahkan seluruh kekuatan yang ada untuk mengingatkannya agar kembali kepada fitrahnya sebagai penyelenggara negara. Peringatan tersebut diberikan dengan harapan agar hal yang sama tidak terulang kembali di masa mendatang. Namun jika hal tersebut masih berulang, maka tiada jalan lain selain memutuskan kontrak sosial yang telah dibuat dengannya. Rakyat berhak menurunkannya dan menggantinya dengan penyelenggara negara baru yang lebih berpihak pada kepentingan mereka. Karena bukan kemiskinan dan ketertindasanlah yang menjadi tujuan kita bernegara, melainkan untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat. *


Penulis, pemerhati masalah hukum,  tinggal di Wolowaru, Ende

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help