Oleh Petrus Y Wasa

Awas Formalisme Hukum

PERANG cicak melawan buaya telah menyita perhatian masyarakat Indonesia beberapa pekan belakangan ini. Perang itu diawali kegeraman Kabareskrim Mabes Polri, Komisaris Jenderal Polisi Susno Duadji, yang mengetahui bahwa teleponnya disadap oleh komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Telepon Susno disadap dalam kaitan dengan kasus korupsi pengadaan sistem komunikasi radio di Departemen Kehutanan RI oleh PT Masaro dengan Direktur Utama, Anggoro Wijoyo.

Perang pun berlanjut, dua mantan Wakil Ketua KPK, Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah, ditetapkan sebagai tersangka oleh Mabes Polri dengan sangkaan telah melakukan penyalahgunaan wewenang sebagai pejabat KPK dalam mencekal Direktur PT. Masaro, Anggoro Wijoyo, ke luar negeri dan melakukan penyadapan terhadap sejumlah pihak yang dianggap terkait dengan kasus tersebut. Kedua pimpinan KPK tersebut dikenai wajib lapor ke Mabes Polri.

Perang itu mencapai puncaknya ketika kedua pimpinan KPK tersebut ditahan oleh Mabes Polri dengan sangkaan menerima suap dari Anggoro Wijoyo melalui adiknya Anggodo yang dititipkan melalui Ari Muladi dalam kasus yang sama. Penahanan Bibit dan Chandra itu mengundang reaksi keras dari masyarakat Indonesia yang selama ini sudah mulai menaruh harapan terhadap kinerja KPK dalam memberantas korupsi di negeri ini.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono turun tangan dengan membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) guna mengetahui secara jelas duduk perkara permasalahan tersebut. TPF yang diketuai Adnan Buyung Nasution dalam sepekan terakhir ini telah melaksanakan tugasnya dengan berdialog dengan pihak-pihak terkait.



Kebenaran Materil  dan Kebenaran Formil

Hukum pidana di Indonesia dibagi menjadi hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Menurut Prof. Mr. Dr. LJ van Apeldoorn dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum, hukum pidana materil menyangkut peristiwa-peristiwa pidana beserta hukumannya. Sedangkan hukum pidana formil adalah bagaimana pemerintah menjaga kelangsungan pelaksanaan hukum pidana materil.

Dipandang dari sudut obyektif, peristiwa pidana adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum positif yang menimbulkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman. Unsur yang perlu sekali untuk peristiwa pidana adalah sifat tanpa hak, yakni sifat melanggar hukum. Di mana tidak terdapat unsur tanpa hak, maka tidak ada peristiwa pidana.

Sedangkan dari sudut subyektif peristiwa pidana adalah segi kesalahan. Yaitu bahwa akibat yang tidak diingini undang-undang, yang dilakukan oleh pelaku, dapat dikenakan padanya. Karena itu kepada mereka yang melakukan perbuatan yang oleh undang-undang tidak dapat dikenakan padanya, tidak dapat dihukum. Misalnya kepada orang yang tidak waras.

Berdasarkan aturan hukum pidana, pemerintah berhak menjatuhkan hukuman atas pelaku tindak pidana. Sementara jenis hukuman yang dijatuhkan, berupa hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok adalah hukuman yang dapat dijatuhkan terlepas dari hukuman lain. Sedangkan hukuman tambahan adalah hukuman yang dijatuhkan bersama hukuman pokok, seperti pencabutan hak-hak tertentu, penyitaan barang tertentu dan publikasi putusan hakim.

Bagaimana prosedur yang ditempuh pemerintah dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana, hal itulah yang diatur dalam hukum pidana formil. Mengenai hal tersebut diatur secara lengkap di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).  Mulai dari tahap penyidikan oleh polisi, penuntutan oleh jaksa dan peradilan oleh hakim. Prosedur itu harus dilaksanakan dengan sebenar-benarnya untuk menjaga kelangsungan kebenaran hukum materil.

Dari uraian van Apeldoorn di atas, terlihat bahwa dalam sistem hukum pidana di Indonesia terdapat dua kebenaran, yaitu kebenaran materil yang menyangkut substansi dari suatu tindak pidana dan kebenaran formil yang menyangkut prosedur penegakan hukum atas tindak pidana tersebut. Kedua kebenaran tersebut secara inheren harus ada dalam penanganan pemerintah terhadap suatu kasus tindak pidana, sehingga penegakan hukum yang dilakukan pemerintah sesuai dengan rasa keadilan di dalam masyarakat.


Kasus Bibit-Chandra

Dalam prakteknya, terkadang kebenaran materil dan kebenaran formil tidak selalu inheren dalam penanganan suatu tindak pidana oleh pemerintah. Dalam kasus Bibit dan Chandra, misalnya, kebenaran materilnya masih sangat diragukan. Dari dua sangkaan yang dikenakan kepada keduanya, yakni penyalahgunaan wewenang dan penyuapan, belum dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana.

Secara obyektif, tindakan  pencekalan dan penyadapan yang dilakukan keduanya adalah tindakan yang seharusnya dilakukan, oleh seorang komisioner KPK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK. Dengan demikian, unsur tanpa hak, yakni bersifat melanggar hukum yang terdapat di dalam suatu tindak pidana belum dapat dipenuhi. Secara subyektif, keduanya tidak dianggap bersalah. Karena mereka melakukan tindakan yang akibat perbuatannya oleh UU tidak dapat dikenakan padanya. Maka terhadap keduanya tidak dapat dihukum.

Hal yang sama juga terjadi pada sangkaan penyuapan yang dikenakan kepada keduanya. Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)-nya yang pertama Ari Muladi mengaku kepada penyidik Mabes Polri bahwa dirinya menyerahkan langsung uang suap dari Anggoro melalui Anggodo kepada kedua pimpinan KPK tersebut. Namun dalam pemeriksaan selanjutnya Ari Muladi menyangkal pernyataannya pada BAP pertama tersebut. Menurut dia, dia tidak langsung menyerahkan uang itu kepada kedua pimpinan KPK itu tetapi diserahkannya kepada Yulianto.

Kesaksian Ari Muladi yang berikutnya inilah yang semakin membuktikan bahwa sangkaan yang dikenakan penyidik Mabes Polri pada Bibit dan Chandra sama sekali tidak memenuhi unsur sebagai suatu tindak pidana, baik secara obyektif maupun secara subyektif. Dengan tidak dipenuhinya unsur sebagai suatu tindak pidana, maka seharusnya sangkaan maupun penahanan terhadap keduanya gugur demu hukum.

Hal tersebut diperkuat penjelasan mantan Ketua KPK, Antasari Azhar, kepada TPF. Menurut Antasari, testimoni yang disampaikannya kepada penyidik Mabes Polri bukan testimoni dirinya pribadi, tetapi merupakan testimoni Anggoro Wijoyo kepadanya waktu dirinya menemui Anggoro di Singapura. Jika testimoni yang digunakan adalah testimoni Anggoro, maka versinya tidak lain seperti yang dikemukakan Ari Muladi dalam BAP-nya yang pertama. Ada soal yang menggugah rasa keadilan masyarakat, atas dasar apa pemerintah melakukan penegakan kebenaran formil atas kasus tersebut jika kebenaran materilnya masih diragukan?    
   

Bahaya formalisasi hukum

Dalam dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI belum lama ini Kapolri, Jenderal Polisi Bambang  Hendarso Danuri, mengklaim bahwa pihaknya telah memiliki bukti yang kuat tentang aliran dana suap dari Anggoro melalui Anggodo kepada pimpinan KPK. Bukti tersebut berasal dari kesaksian Ari Muladi dalam BAP-nya yang pertama. Sementara sudah sama-sama diketahui bahwa Ari Muladi telah menyangkal kesaksiannya dalam BAP-nya yang pertama itu.

Hal ini menimbulkan kesan bahwa pihak Polri  memaksakan  untuk tetap memoses penegakan hukum atas suatu tindak pidana yang disangkakannya kepada Bibit dan Chandra meskipun bukti yang dimiliki  tidak cukup. Sementara di sisi lain Anggodo, yang berdasarkan rekaman pembicaraan yang diperdengarkan di hadapan Mahkamah Konstitusi,  sudah jelas-jelas merupakan otak dari penyuapan terhadap pimpinan KPK tersebut masih bebas berkeliaran karena masih berstatus sebagai saksi.

Dengan kata lain di satu sisi meski kebenaran materilnya masih diragukan, namun  polisi masih tetap memaksakan penegakan kebenaran formilnya. Namun di sisi lain, kebenaran materialnya sudah jelas-jelas ada, tetapi polisi belum menegakkan kebenaran formilnya. Jika kondisi tersebut tetap berlangsung, maka dikhawatirkan kita akan terjebak dalam suatu formalisasi hukum, di mana penegakan hukum dilakukan hanya untuk menegakkan kebenaran formil semata tanpa mempedulikan kebenaran materilnya.

Sangat jelas terlihat di sini bahwa tujuan telah menghalalkan cara. Jika kondisi ini yang terjadi, maka dikhawatirkan penguasa, dalam hal ini pemerintah selaku pemegang kuasa penegak kebenaran formil dapat tergoda untuk bertindak semena-mena terhadap masyarakatnya. Masyarakat Indonesia tentu belum melupakan praktek formalisasi hukum selama kurang lebih tiga puluh tahun masa pemerintahan rezim Soeharto.

Kalau situasi dan kondisi seperti ini yang terjadi, maka keberadaan hukum adalah untuk hukum itu sendiri. Hukum bukan lagi sesuatu yang memberi rasa keadilan bagi masyarakat. Hukan bukan lagi pemberi kepastian hukum bagi masyarakat. Hukum bukan lagi sebagai pemberi ketenangan dan ketenteraman bagi hidup mereka. Hukum justru menjadi momok yang menakutkan. Hukum suatu saat bisa mengambil paksa dan merenggut nyawa mereka.

Karena itu tidaklah heran kalau hingga saat ini masyarakat Indonesia terus bereaksi keras terhadap penanganan kasus Bibit dan Chandra tersebut. Reaksi masyarakat tersebut bukan hanya karena prihatin terhadap nasib cicak yang sudah dipastikan tidak sanggup melawan buaya. Tetapi karena mereka takut buaya-buaya yang sama akan bebas berkeliaran memangsa cicak-cicak lainnya, yang tidak lain adalah mereka sendiri. *



Pemerhati masalah hukum,  tinggal di Wolowaru, Ende

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help